Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2024

Sumber Gambar: Kumparan.com

Performa politik para elit pasca pilpres 2024 mulai menunjukkan sikap yang inklusif dengan menjalankan langkah-langkah rekonsiliasi politik.

Rekonsiliasi politik adalah proses yang sangat dibutuhkan dalam situasi pasca-pemilu di mana persaingan politik seringkali meninggalkan jejak ketegangan dan perpecahan di antara elit dan di antara masyarakat.

Dalam konteks pasca Pemilihan Presiden 2024, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh kubu calon presiden pemenang, Prabowo Subianto, menarik perhatian.

Sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto, tengah gencar menjalankan strategi rekonsiliasi politik. Ia mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Pilpres 2019, ketika Presiden Joko Widodo mengajaknya bergabung dalam pemerintahan setelah pertarungan sengit di arena politik.

Bebagai pihak menilai bahwa, langkah ini menunjukkan kematangan politik yang luar biasa, di mana kepentingan nasional diletakkan di atas kepentingan pribadi atau partai.

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, mengungkapkan momen Idul Fitri 1445 Hijriah menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Usulan Jusuf Kalla kemudian dipandang sebagai langkah yang sangat penting dan bermakna dalam konteks Indonesia pasca-Pemilihan Presiden 2024. Sebab Idul Fitri menawarkan kesempatan berharga untuk menyatukan kembali bangsa dalam semangat kebersamaan dan toleransi, setelah melewati polarisasi politik yang akut.

Langkah rekonsiliasi politik Prabowo Subianto adalah pertemuan dengan tokoh-tokoh politik yang sebelumnya berseberangan dengannya pada pemilu lalu. Pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang mendukung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menunjukkan sikap terbuka Prabowo dalam menjalin dialog lintas partai.

Demikian juga dengan pertemuan Prabowo dengan mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, yang mendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menegaskan komitmennya untuk membangun jembatan rekonsiliasi.

Pendekatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto tidak hanya terbatas pada tokoh-tokoh politik dari luar partainya, Gerindra, tetapi juga mengarah pada partai-partai besar seperti PDI-P dan PKB.

Gerindra aktif mendekati PDI-P, dan langkah ini tampaknya mendapatkan respon positif. Bahkan, sejumlah kader elite PDI-P menyatakan keterbukaannya untuk menjajaki pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan antara Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, dengan Megawati menandakan langkah awal yang positif dalam merajut hubungan politik yang lebih inklusif.

Langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto memiliki dampak yang sangat penting dalam konteks politik Indonesia pasca-Pemilihan Presiden 2024.

Pertama, langkah ini memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa perdamaian politik dan stabilitas negara diprioritaskan di atas segala kepentingan politik sempit. Kedua, langkah ini juga menunjukkan kedewasaan politik para elit dalam menjalankan peran sebagai pemimpin yang mengayomi semua elemen masyarakat.

Rekonsiliasi Oligarki Pasca Pilpres dan Politik Dagang Sapi

Rekonsiliasi antara para para elit politik, bisa dimaknai sebagai rekonsiliasi oligarki, sebagai strategi untuk memperkuat basis politik dan memperluas pengaruh politik mereka.

Dalam sejarah politik Indonesia, oligarki politik seringkali menggunakan berbagai taktik politik, termasuk rekonsiliasi, untuk membangun aliansi, mengamankan dukungan politik, dan memperoleh akses ke sumber daya politik yang penting.

Rekonsiliasi antara para oligarki politik bisa menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai "politik dagang sapi". Para pemimpin politik atau partai politik bisa saja saling bertukar dukungan politik, jabatan, atau akses ke sumber daya politik lainnya dalam rangka memperkuat posisi mereka di arena politik.

Taktik politik seperti rekonsiliasi dan politik dagang sapi dapat memberikan keuntungan politik jangka pendek bagi para oligarki politik yang terlibat, namun tidak menghasilkan kebaikan yang sejati bagi masyarakat atau negara, merusak demokrasi, memperdalam polarisasi politik, dan melemahkan fondasi negara.

Karena itu, oligarki hanya dapat dilawan dengan warga yang kritis dan masyarakat sipil yang kuat, dengan terus mendorong para pemimpin politik untuk bertindak dengan integritas dan transparansi untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau partai.

Masyarakat yang kritis dan aktif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemimpin politik bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan nasional. Integritas dan transparansi dalam tindakan pemerintah adalah pondasi dari sebuah sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan terus mendesak para pemimpin politik untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, kita dapat membangun masa depan yang lebih adil dan berdaya.