Di Balik Janji Manis Pemimpin Perempuan: Sudahkah Membuka Jalan bagi Kesempatan Kerja Perempuan?

Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Hendika Dwinanda Wicaksana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Hadirnya sosok perempuan di kursi kekuasaan selalu membawa harapan baru, terutama lewat janji-janji manis tentang pemberdayaan sesama perempuan. Namun, di balik hangatnya retorika kampanye, sejauh mana kepemimpinan perempuan tersebut benar-benar sanggup meruntuhkan tembok penghalang kesempatan kerja perempuan?
Euforia "Perempuan Memilih Perempuan" dan Janji yang Memabukkan
Setiap kali musim kontestasi politik bergulir, narasi solidaritas sesama perempuan hampir selalu menjadi magnet elektoral yang kuat. Dari atas panggung kampanye hingga spanduk di sudut-sudut jalan, sosok calon pemimpin perempuan kerap tampil membawa sapaan yang teduh, keibuan, dan penuh empati. Janji-janji manis pun dilontarkan: mulai dari komitmen mengangkat derajat ekonomi keluarga, mencetak ribuan wirausaha perempuan mandiri, hingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi kaum perempuan.
Harapan publik tentu melambung tinggi. Ada asumsi alami di tengah masyarakat bahwa ketika seorang perempuan berhasil menduduki kursi pengambil kebijakan baik di ranah eksekutif maupun legislatif maka ia otomatis memahami peluh dan kesulitan hidup sesama perempuan. Sayangnya, realitas politik setelah panggung kampanye usai tidak selalu berjalan seindah janji di atas kertas.
Sebagaimana tercermin dalam evaluasi capaian pembangunan kesetaraan gender periode 2020–2024 pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian PPPA Tahun 2025–2029 serta evaluasi Program Kerja Sama Pemerintah RI (Bappenas) UNFPA Siklus 10 (2021–2025) dan peluncuran Siklus 11 (2026–2030) bersama Komnas Perempuan pada April 2026, peningkatan kehadiran perempuan di ruang publik masih perlu terus diikuti oleh kolaborasi kebijakan lintas sektor agar mampu menjawab ketimpangan struktural di lapangan. Tanpa keberpihakan kebijakan yang terukur, janji manis pemimpin perempuan berisiko berhenti sebagai kosmetik politik belaka.
Jurang Retorika Panggung dan Realitas Kesempatan Kerja Perempuan
Ujian paling nyata dari janji seorang pemimpin perempuan sesungguhnya dapat dilihat pada satu indikator krusial: seberapa luas dan layak kesempatan kerja yang terbuka bagi perempuan di bawah kepemimpinannya?
Jika kita menengok potret ketenagakerjaan nasional, tantangan yang dihadapi perempuan pencari kerja masih sangat berlapis. Merujuk pada pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirangkum dalam Analisis Statistik Ketenagakerjaan GoodStats Tahun 2026, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia hanya naik tipis dari 56,42 persen pada 2024 menjadi 56,63 persen pada 2025. Capaian tersebut masih terpaut sangat jauh dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 84,66 persen pada 2024 dan 84,4 persen pada 2025.
Angka tersebut bukan sekadar deretan statistik dingin. Di baliknya, ada jutaan perempuan usia produktif yang terpaksa mengubur mimpinya untuk bekerja atau terpental ke sektor informal yang rentan tanpa jaminan sosial. Ketika janji kampanye tentang "perluasan kesempatan kerja perempuan" hanya diterjemahkan menjadi acara seremonial pembagian bantuan sesaat atau pelatihan keterampilan konvensional tanpa akses pasar dan permodalan, maka akar masalah ketimpangan kerja tidak pernah benar-benar disentuh.
Jebakan Simbolisme dan Beban Ganda yang Terlupakan
Mengapa janji manis pemimpin perempuan kerap gagap ketika harus berhadapan dengan persoalan lapangan kerja? Salah satu penyebab utamanya adalah kecenderungan terjebak pada program-program yang bersifat karitatif dan simbolis, alih-alih membenahi ekosistem kerja itu sendiri.
Padahal, sebagaimana diungkap dalam kegiatan Pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia Tahun 2026 pada 22 September 2026 yang melibatkan Kementerian PPPA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), penghambat terbesar perempuan untuk masuk ke pasar kerja adalah ketimpangan beban perawatan (care work) tidak berbayar di ranah domestik.
Berdasarkan data Time Use Survey yang dipaparkan dalam forum tersebut, perempuan menghabiskan waktu 2,8 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan domestik dan perawatan tidak berbayar—atau total rata-rata 11,6 jam per hari jika digabung dengan pekerjaan berbayar, berbanding 9,2 jam per hari pada laki-laki. Data BPS dalam laporan yang sama juga mencatat sekitar 35,7 juta perempuan berada dalam kegiatan mengurus rumah tangga, berbanding sekitar 3,6 juta laki-laki.
Sejalan dengan rilis resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Januari 2024, perempuan yang memasuki dunia kerja masih kerap berhadapan dengan kebijakan yang belum responsif gender. Di sisi lain, Laporan Kajian Komnas Perempuan tentang Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi Nomor 206 juga menegaskan bahwa diskriminasi berbasis gender serta minimnya jaminan ruang kerja yang aman dari kekerasan masih menjadi batu sandungan nyata bagi pekerja perempuan.
Apabila seorang pemimpin perempuan hanya mengandalkan citra keibuan di ruang publik tetapi abai mengalokasikan anggaran daerah maupun nasional untuk menjalankan prinsip 5R (Recognize, Reduce, Redistribute, Reward, dan Represent) dalam ekonomi perawatan seperti penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) yang terjangkau, ruang laktasi yang layak, dan transportasi publik yang aman maka janji pemberdayaan perempuan hanya akan menjadi gema yang hampa.
Dari Janji Manis Menuju Kebijakan yang Membuka Jalan
Kita tentu patut mengapresiasi tren kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia dari 91,06 pada 2020 menjadi 91,85 pada 2024 serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 75,57 pada 2020 menjadi 77,62 pada 2024 sebagaimana tercatat dalam data BPS pada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2025. Namun, untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang mematok TPAK perempuan sebesar 70 persen pada 2045 atau menyerap sekitar 750.000 pekerja perempuan baru setiap tahunnya menurut proyeksi Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia Tahun 2026 kebanggaan simbolis saja jelas tidak cukup.
Sebagaimana digagas dalam dokumen program Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai Perempuan dalam Kepemimpinan dan Akses atas Kesempatan Kerja yang Layak, kepemimpinan perempuan yang sejati diukur dari keberaniannya menggunakan kewenangan politik untuk membuka akses kesempatan kerja yang setara, adil, dan bermartabat. Pekerja perempuan hari ini tidak lagi sekadar membutuhkan sapaan hangat atau janji manis musiman menjelang pemilihan umum.
Mereka membutuhkan keberpihakan anggaran yang nyata, pelatihan vokasi yang relevan dengan industri masa depan, perlindungan bagi pekerja sektor informal dan usaha mikro, serta ekosistem kebijakan publik yang meringankan beban perawatan di pundak perempuan. Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin perempuan bukanlah seberapa indah janjinya merangkul kaum ibu saat kampanye, melainkan seberapa banyak perempuan yang akhirnya bisa bekerja dengan tenang, aman, dan berdaya karena kebijakannya.
