Konten dari Pengguna

Di Balik Layar Gawai: Mendesaknya Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Siber

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Hendika Dwinanda Wicaksana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi perempuan jadi korban kekerasan seksual siber berbasis gender. Foto: Pheelings media/Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi perempuan jadi korban kekerasan seksual siber berbasis gender. Foto: Pheelings media/Shutterstock

Kemajuan teknologi digital telah membuka banyak peluang baru bagi perempuan untuk belajar, bekerja, dan bersuara. Namun, di balik terbukanya ruang siber tersebut, ancaman kekerasan berbasis gender baik di ruang domestik maupun elektronik justru menunjukkan tren yang kian mengkhawatirkan.

Paradoks Kemajuan Digital dan Rasa Aman yang Terancam

Teknologi informasi sering kali dirayakan sebagai ruang pembebasan yang meruntuhkan sekat-sekat geografis maupun sosial. Lewat perangkat gawai di tangan, perempuan Indonesia hari ini dapat mengakses pendidikan tinggi, merintis usaha dari rumah, hingga menyuarakan gagasan di ruang publik. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang kita renungkan bersama: apakah ruang fisik dan ruang digital yang kita huni sehari-hari sudah benar-benar aman bagi perempuan?

Deretan data nasional terbaru justru menyalakan tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Dalam Siaran Pers Peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) pada 6 Maret 2026, tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025. Angka yang dihimpun dari 97 lembaga layanan, kementerian/lembaga, Kejaksaan Agung, hingga badan peradilan tersebut meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menjadi angka tertinggi dalam rentang satu dekade terakhir.

Lebih mengkhawatirkan lagi, temuan tersebut sejalan dengan Laporan Analisis Mendalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang dirilis Kementerian PPPA bersama BPS dan UNFPA pada 21 Januari 2026 di 178 kabupaten/kota. Survei nasional terhadap perempuan usia 15–64 tahun itu mengungkap bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis dalam satu tahun terakhir, dan 41,2 persen pernah mengalami kekerasan oleh pasangan sepanjang hidup mereka.

Ketika Kekerasan Bermigrasi ke Layar Elektronik

Jika ditelusuri lebih dalam dari 3.682 pengaduan langsung yang diverifikasi dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2025 (6 Maret 2026) atau rata-rata sekitar 19 pengaduan setiap hari kerja kekerasan seksual menempati proporsi tertinggi sebesar 37,51 persen, disusul kekerasan psikis (32,48 persen), kekerasan fisik (18,93 persen), dan kekerasan ekonomi (11,07 persen). Mayoritas korban berada pada rentang usia produktif 18–24 tahun dan 25–40 tahun, yakni fase ketika perempuan sedang menempuh pendidikan tinggi, meniti karier, atau membangun rumah tangga.

Salah satu pergeseran paling serius adalah meningkatnya kekerasan yang difasilitasi teknologi atau ruang digital. Sebagaimana dipaparkan dalam Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Refleksi Empat Tahun Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 14 Mei 2026, laporan kasus kekerasan seksual secara keseluruhan melonjak lebih dari 360 persen dari 6.315 kasus pada 2022 menjadi 22.848 kasus pada 2025, dengan laporan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di ranah publik mencapai 977 kasus pada 2025.

Ancaman di ruang siber ini tidak hanya berbentuk pelecehan seksual daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, atau perundungan siber (cyberbullying), tetapi juga merambah ke kejahatan ekonomi. Dalam Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada 21 Oktober 2025, pemerintah secara khusus menyoroti tingginya laporan perempuan yang menjadi sasaran penipuan daring (online scam). Artinya, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan justru kerap berubah menjadi ladang kerentanan baru bagi perempuan.

Jurang Antara Payung Hukum dan Penanganan di Lapangan

Pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022 beserta tuntasnya enam aturan pelaksanaan (tiga Peraturan Pemerintah dan tiga Peraturan Presiden) sepanjang 2022–2025 memang merupakan lompatan besar dalam sejarah hukum Indonesia. Naiknya jumlah pelaporan juga menandakan tumbuhnya keberanian korban untuk bersuara mencari keadilan.

Namun, evaluasi Empat Tahun Implementasi UU TPKS oleh Komnas Perempuan (14 Mei 2026) mengingatkan kita bahwa payung hukum yang progresif di tingkat pusat belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan layanan di tingkat tapak. Sepanjang 2025, masih tercatat sedikitnya 91 pengaduan terkait keterlambatan penanganan perkara TPKS, keterbatasan anggaran layanan daerah yang berimbas pada beban biaya visum maupun minimnya rumah aman, hingga belum meratanya kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang kini tersebar di 34 provinsi dan 355 kabupaten/kota.

Di sisi lain, data CATAHU Komnas Perempuan 2025 juga memperlihatkan ketimpangan tajam antara 45.937 data pelaporan yang terhimpun dengan hanya 2.848 kasus yang sampai ke tahap penuntutan. Tanpa penguatan integrasi layanan dari hulu ke hilir, banyak penyintas yang akhirnya kelelahan di tengah jalan sebelum memperoleh keadilan dan pemulihan.

Menghadirkan Ruang Aman sebagai Tanggung Jawab Bersama

Sebagaimana ditekankan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PPPA Tahun 2025–2029 pada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2025 serta peluncuran Country Programme Implementation Plan (CPIP) Siklus 11 (2026–2030) antara Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA, dan Komnas Perempuan pada 21 April 2026, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Untuk menjembatani jurang implementasi tersebut, ada tiga agenda yang tidak boleh ditunda. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat anggaran dan kapasitas UPTD PPA serta layanan rumah aman agar tidak ada lagi korban yang terhambat biaya saat melapor. Kedua, aparat penegak hukum perlu dibekali kemampuan forensik digital dan pembuktian elektronik yang mumpuni untuk merespons lonjakan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Ketiga, sembilan bidang pencegahan yang diamanatkan UU TPKS mulai dari satuan pendidikan, tempat kerja, hingga ruang publik dan siber harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar reaktif ketika sebuah kasus sudah telanjur viral.

Pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa cepat jaringan internetnya semata, melainkan dari seberapa aman setiap perempuan dan anak dapat menjalani hidup, berkarya, dan bersuara baik di dalam rumah, di jalan raya, maupun di layar gawai mereka.