Ketika Anggaran Dipotong, Kinerja Justru Meningkat: Studi Kasus KI Pusat

Ilustrasi menghitung keuangan kantor. Foto: Jirapong Manustrong/Shutterstock

Salah satu program strategis Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KI Pusat) periode 2017-2022 adalah penyusunan konsep dan landasan yuridis Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Program ini bertujuan untuk mengukur keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.

Sejak 2019, IKIP menjadi agenda utama dalam berbagai rapat perencanaan program kerja KI Pusat tahun 2020. Pembahasan ini melibatkan Bagian Perencanaan Sekretariat, Komisioner Bidang Penelitian, serta pleno Komisioner KI Pusat. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital), Bappenas, Kementerian Keuangan, Komisi I DPR, dan Badan Anggaran DPR dalam penyusunan pagu indikatif dan definitif APBN 2020.

Setelah melalui berbagai tahapan, anggaran sebesar Rp1,5 miliar disetujui untuk mendanai penyusunan konsep IKIP. Sesuai rencana, konsep ini akan diuji coba di tiga provinsi pada 2021, sebelum diterapkan secara nasional pada 2022.

Dampak COVID-19: Anggaran Terpangkas Lebih dari 90%

Saat KI Pusat bersiap menjalankan program ini, pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah pun melakukan refocusing anggaran untuk menangani pandemi, termasuk di KI Pusat. Meski demikian, program IKIP tetap dipertahankan, meskipun anggarannya dipangkas lebih dari 90%, dari Rp1,5 miliar menjadi kurang dari Rp150 juta.

Pemangkasan anggaran yang drastis tidak menyurutkan tekad KI Pusat. Segera dilakukan optimalisasi sumber daya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Konsep IKIP dirumuskan di bawah koordinasi Komisioner Bidang Riset, Romanus Ndau Lendong, dengan keterlibatan aktif Ketua KI Pusat, Gede Narayana, dan Wakil Ketua, Hendra J Kede. Dukungan juga datang dari berbagai tenaga ahli, asisten ahli, serta staf sekretariat yang jumlahnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Untuk memastikan keberhasilan program dengan keterbatasan anggaran, KI Pusat mengadopsi strategi baru:

Berbagai langkah ini memungkinkan konsep IKIP diselesaikan lebih cepat dari target awal, yaitu pada 2020, meskipun anggaran yang tersedia hanya 10% dari rencana awal.

Uji Coba Lebih Cepat, Hasil Memuaskan

Setelah konsep IKIP disahkan dalam rapat pleno KI Pusat, dilakukan evaluasi untuk melihat kemungkinan percepatan implementasi. Dengan optimalisasi anggaran yang ada, KI Pusat memutuskan untuk tidak menunda uji coba hingga 2021, melainkan langsung melaksanakannya pada 2020 di tiga provinsi:

Hasil uji coba sebelum pertengahan Desember 2020 sangat memuaskan, sehingga program IKIP dapat segera dilaksanakan secara nasional. Pada 2021, IKIP resmi diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia dan tingkat nasional.

Sebagai indikator utama keterbukaan informasi, IKIP memberikan gambaran menyeluruh (helicopter view) mengenai sejauh mana prinsip-prinsip keterbukaan informasi diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Laporan pertama IKIP menunjukkan skor keterbukaan informasi nasional pada 2021 mencapai 71,37 dari skala 1-100. Capaian ini bahkan masuk dalam laporan Menteri Luar Negeri RI dalam sidang Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Efisiensi Bukan Pemangkasan Target Kinerja

Keberhasilan KI Pusat dalam menjalankan program IKIP dengan anggaran yang sangat terbatas membuktikan bahwa efisiensi anggaran bukanlah alasan untuk menurunkan target kinerja. Sebaliknya, dengan perubahan paradigma kerja dan optimalisasi sumber daya, tujuan tetap dapat dicapai secara efektif.

Prinsip efisiensi ini bisa menjadi acuan bagi program pemerintah lainnya, termasuk program efisiensi anggaran Rp306 triliun yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, jika efisiensi ditingkatkan hingga Rp500 triliun, selama dilakukan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut tetap dapat memberikan manfaat bagi negara. Dana yang dihemat bisa dialokasikan ke sektor prioritas lainnya, seperti investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jika efisiensi dapat dicapai tanpa mengurangi kualitas layanan, pertanyaannya sederhana:

Jika bisa dilakukan di kantor, mengapa harus ke luar kota?

Jika bisa dikerjakan lima orang, mengapa harus sepuluh?

Jika bisa menggunakan sistem digital, mengapa harus mencetak dokumen fisik?

Jika bisa diselesaikan dalam satu tahun, mengapa harus multi-tahun?

Jika bisa menghemat Rp306 triliun, mengapa harus menambah utang luar negeri berbunga tinggi?

Keberhasilan KI Pusat menjadi contoh nyata bahwa efisiensi bukan hanya soal pemotongan anggaran, tetapi tentang bagaimana cara kerja yang lebih cerdas dan efektif.

Semoga bermanfaat.