Memaknai Character Ethic Terbuka Prabowo Melalui 4 Jam Wawancara On The Record

Presiden Prabowo Subianto berbicara dalam salah satu sesi Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 yang digelar di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4). Foto: Dok. antalyadf

Mari kita bayangkan, Presiden Prabowo duduk sendirian, 4 jam non-stop, di depan 7 jurnalis senior yang terkenal cerdas, kritis dan 'sadis' dalam bertanya.

Semua pertanyaan diperbolehkan, tidak ada sensor, arahan, atau batasan apa pun. Mau bertanya soal HAM boleh, utang negara boleh, IKN boleh, sampai kuda favorit Presiden Prabowo pun sah dan boleh aja. Hal itu juga dijalankan secara on the record , alias boleh disiarkan di media masing-masing. Boleh disiarkan di medsos pula. Boleh diketahui isinya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Bagi saya, mantan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, itu bukan cuma sesi ngobrol atau wawancara kerja jurnalistik. Bagi saya, Itu sinyal kuat, bahkan sinyal sangat kuat dari Presiden Prabowo. Bukan sekadar sinyal pencitraan ya, tetapi sinyal bahwa pemimpin tertinggi negeri ini nggak takut terbuka.

Bagi saya, itu bukti nyata bahwa Presiden Prabowo punya character ethic sebagai pemimpin yang terbuka, bukan karena terpaksa apalagi gimmick, tetapi karena memang jiwanya begitu, jiwa terbuka.

Jiwa dan character ethic terbuka itu sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 beserta aturan turunannya seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kenapa saya menilai itu bukan gimmick tetapi character ethic? Karena saya telah memperhatikan jiwa dan karakter Presiden Prabowo dalam isu keterbukaan informasi publik setidaknya melalui dua institusi Badan Publik yang pernah atau sedang beliau pimpin, yaitu Partai Gerindra dan Kementerian Pertahanan.

Semasa menjabat Menteri Pertahanan RI, seorang Prabowo telah berhasil membalikkan anggapan banyak pemerhati keterbukaan informasi bahwa Kemenhan akan jadi kementerian abadi dengan status tidak terbuka dalam Monev Tahunan Komisi Informasi Pusat.

Seorang Prabowo mampu mengubah wajah Kementerian Pertahanan menjadi kementerian terbuka dengan meraih status sebagai Kementerian Informatif (level tertinggi) dalam Monev KI Pusat Tahun 2022. Dan bahkan berhasil mempertahankannya pada Monev KI Pusat Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Selaku Ketua Umum Partai Politik (Partai Gerindra) yang menurut UU KIP merupakan Badan Publik, beliau juga berhasil membawa Partai Gerindra menjadi Partai Informatif dalam Monev KI Pusat.

Bahkan pada Monev KI Pusat tahun 2024 yang saat itu saya menjadi salah satu penilai meskipun saya tidak menyaksikan langsung presentasi dari Sekjen Partai Gerindra, Partai Gerindra di bawah Ketua Umum Prabowo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Partai Gerindra berhasil menjadi juara pertama sebagai Partai Politik Informatif.

Pertanyaannya: kalau Presiden Prabowo bisa sangat terbuka, kenapa masih banyak pejabat yang memilih bermain aman, kasih jawaban normatif, atau bahkan ngumpet ketika ditanya wartawan maupun publik? Ini bukan soal gaya bicara atau panggung politik doang. Ini soal budaya.

Pasal 28F UUD 1945 dan UU KIP bukan sekadar tempelan di dokumen hukum, namun mengatur soal pelayanan hak asasi dan hak konstitusional rakyat untuk tahu agar menjadi pelayanan berbasis budaya di institusi Badan Publik.

Keterbukaan itu bukan hanya urusan teknis. Bukan soal website yang update atau laporan tahunan yang tebal. Akan tetapi, soal keberanian: Maukah presiden sebagai pemimpin ditelanjangi argumen dan kebijakan yang dibuatnya secara langsung oleh publik secara kritis sebagai bentuk pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional rakyat Indonesia untuk tahu?

Dan ini PR kita bersama. Jangan hanya tepuk tangan karena Presiden Prabowo terbuka, tetapi harus kita pastikan bersama secara gotong royong agar sinyal Presiden Prabowo itu nyambung ke semua level, termasuk level terbawah: kepala desa, camat, kepala dinas, bupati, gubernur, kementerian dan lembaga, kampus, BUMN, BUMD, bahkan partai politik sekalipun.

Kenapa? Karena keterbukaan itu harus menular ke semua instansi, harus membudaya di semua institusi Badan Publik, tidak hanya numpang lewat di istana.

Harus jadi budaya bangsa yang maju dan berperadaban, yaitu budaya negara bangsa Indonesia Raya. Demi apa? Demi kerjahteraan lahir batin seluruh rakyat Indonesia yang berideologikan Pancasila.

Merdeka!