Ultra Petita, Hakim Perberat Hukuman Harvey Moeis 3 Kali Lipat, Apa Itu?

Terdakwa kasus dugaan korupsi Harvey Moeis usai menghadiri sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun (termasuk kerugian lingkungan Rp 271 miliar) dengan terdakwa Harvey Moeis (39) disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara dan ganti rugi Rp 210 miliar(9/12/2024). Masyarakat berteriak: Tidak adil.

Harvey Moeis dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan ganti rugi Rp 210 miliar oleh Majelis Hakim yang dipimpin Yang Mulia Hakim Eko Aryanto. Masyarakat berteriak lagi: Sangat tidak adil.

JPU banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta (PT DKI). Jaksa mendapat dukungan luas masyarakat: JPU hebat.

Hakim PT DKI mengabulkan banding JPU (13/2/2025). Harvey Moeis terbukti korupsi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersamaan. Hukuman Harvey Moeis diperberat 3 kali lipat menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar subsider 8 bulan penjara.

Ganti rugi dinaikan 2 kali lipat menjadi Rp 450 Miliar. Kalau tidak dibayar dalam sebulan, harta Harvey Moeis dirampas sampai lunas. Kalau tidak cukup juga, ganti dengan 10 tahun penjara.

Sebagian masyarakat merasakan keadilan hukum masih ada. Pengadilan telah menangkap rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam memutus perkara ini.

Lalu, sebagian orang yang melek hukum mengatakan: Hakim ultra petita.

Sebagian besar rakyat Indonesia yang tidak melek hukum, bertanya kiri kanan, apa ultra petita itu?

Tulisan ini untuk menjelaskan secara sederhana ultra petita dalam hukum pidana. Ultra Petita Jaksa tidak menuntut tetapi hakim mengadili dan memutus: Itu ultra petita. Jaksa menuntut 12 tahun penjara tetapi Hakim memutus lebih tinggi: Itu ultra petita.

Jaksa menuntut ganti rugi Rp 210 miliar tetapi Hakim memutus lebih tinggi: Itu ultra petita.

Boleh? Sebagian ahli pidana mengatakan boleh, seperti Prof. Dr. Bagir Manan. Syaratnya:

Contoh putusan ultra petita yang pernah mendapat perhatian publik adalah putusan ultra petita Advokat Susi tahun 2014 silam.

Namun sebagian ahli hukum pidana menolak putusan ultra petita dengan alasan bertentangan dengan asas legalitas dan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa.

Alasan Ultra Petita

Setidaknya ada 3 (tiga) yang mendasari hakim ultra petita, bisa salah satu atau salah dua atau ketiga-tiganya dijadikan oleh Hakim dalam pertimbangan dan putusannya.

Pertama tentang kepastian hukum. Hakim membicarakan pasal-pasal yang ada dalam Undang Undang. Misalnya, seharusnya tidak hanya Undang Undang (UU) Korupsi saja yang diterapkan tetapi juga UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua tentang keadilan hukum. Hakim bicara tentang rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Misal, memperkaya diri atau orang lain Rp 450 miliar dan potensi kerugian negara Rp 300 triliun namun hanya dihukum penjara 6,5 tahun, sama dengan hukuman seorang yang mencuri kambing.

Ketiga tentang kemanfaatan hukum. Hakim bicara tentang sejauh mana putusannya memiliki dampak dan kemanfaatan kepada masyarakat. Misal, putusan penjara 6,5 tahun dengan ganti rugi Rp 210 miliar padahal memperkaya diri dan orang lain Rp 450 miliar Rupiah dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun (termasuk kerugian lingkungan) dapat memotivasi sebagian masyarakat untuk melakukan hal yang sama, seperti merusak lingkungan demi keuntungan pribadi, sehingga putusan itu tidak memiliki efek jera, maka harus diperberat dari tuntutan.

Tentu saja putusan ultra petita itu bisa diuji melalui banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan jika putusan ultra petita dibuat oleh Pengadilan Negeri.

Dan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) jika putusan ultra petita diputus Pengadilan Tinggi (PT) seperti yang dilakukan Harvey Moeis, baik oleh JPU atau Terdakwa.

Itu jalur hukum yang disediakan hukum itu sendiri untuk para pencari keadilan yang merasa keadilannya dirampas, termasuk Harvey Moeis yang berpendapat putusan PT itu menciderai rasa keadilan dirinya.

Saran

Ke depan, penerapan ultra petita dalam hukum pidana Indonesia perlu dibuat batasan yang jelas dan tegas agar para pencari keadilan dapat memperjuangkan hak-hak hukumnya dengan lebih baik sebagai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, apa pun putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) wajib diterima dan dihormati oleh semua pihak sebagai warga negara yang hidup di negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dan sebagai masyarakat yang beradab.