Ketimpangan Sosial di Indonesia, Luka yang Tak Kunjung Sembuh

Oleh : Hendric tirta

from chatgpt.com

Setiap kali saya melewati jalanan ibu kota di mana gedung pencakar langit berdiri megah bersebelahan dengan pemukiman padat yang nyaris tak layak huni saya sadar bahwa ketimpangan di Indonesia bukan sekadar data statistik. Ia nyata, terlihat, dan menyakitkan.

Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten dalam dua dekade terakhir. Tapi pertanyaannya: pertumbuhan untuk siapa? Sementara laporan ekonomi nasional mencatat peningkatan PDB, kenyataannya masih terlalu banyak masyarakat yang hidup dari upah harian yang bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan.

Kita sering berbicara tentang “bonus demografi”, tentang anak muda yang produktif, tentang generasi emas 2045. Tapi bagaimana bisa kita berharap banyak dari masyarakat yang bahkan tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak? Bagaimana bisa kita bicara soal masa depan, ketika masa kini masih dipenuhi ketimpangan yang mencolok?

Masalahnya bukan hanya pada distribusi kekayaan, tapi juga pada distribusi kesempatan. Di kota besar, anak-anak muda bisa tumbuh dengan akses internet cepat, pendidikan berkualitas, dan peluang kerja yang menjanjikan. Sementara di pelosok, masih ada siswa yang harus berjalan berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah yang nyaris roboh.

Ketimpangan juga memicu masalah sosial lainnya: kecemburuan, konflik agraria, kriminalitas, hingga polarisasi politik. Ketika masyarakat merasa tertinggal, kehilangan harapan, dan tidak dipedulikan, maka kepercayaan pada negara pun akan terkikis.

Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial, namun pendekatan jangka pendek saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata dalam kebijakan: memperkuat pendidikan publik, memastikan layanan kesehatan menjangkau hingga desa-desa terpencil, dan menciptakan lapangan kerja yang layak—bukan hanya sekadar membuka lowongan magang tak berbayar.

Sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk tidak diam. Kita perlu terus bersuara, mengawasi kebijakan, dan menolak narasi bahwa ketimpangan adalah hal yang wajar. Karena bangsa yang adil bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi soal bagaimana pertumbuhan itu bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.

Indonesia adalah rumah bersama. Tapi selama sebagian besar penghuninya merasa terpinggirkan, rumah ini belum benar-benar adil untuk semua.

Penulis Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan.