Strategi Pemerintah Kejar Swasembada Pangan

Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Namun, tantangan besar mengintai, alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, yang terus berlangsung setiap tahun. Fenomena ini tidak hanya mengancam produksi pangan nasional, tetapi juga menurunkan kemampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.​

Tren Penurunan Lahan Sawah dan Produksi Padi

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa luas panen padi nasional mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, luas panen padi mencapai sekitar 10,21 juta hektare dengan produksi sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Namun, pada tahun 2024, luas panen menurun menjadi sekitar 10,05 juta hektare, dengan produksi sebesar 53,14 juta ton GKG. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam mempertahankan produksi pangan nasional. ​

Lahan padi di Kabupaten Semarang (foto pribadi)

Selain itu, alih fungsi lahan sawah menjadi non-pertanian terus terjadi. Menurut data BPS tahun 2021, alih fungsi lahan sawah nasional bervariasi antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun. Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi yang tepat, Indonesia berisiko mengalami defisit produksi pangan yang lebih besar di masa depan.​

Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Ketahanan Pangan

Alih fungsi lahan pertanian berdampak langsung pada menurunnya produksi pangan, khususnya padi sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Penurunan produksi ini dapat menyebabkan ketergantungan pada impor pangan, fluktuasi harga, dan kerentanan terhadap krisis pangan global. Selain itu, berkurangnya lahan pertanian juga mengancam kesejahteraan petani dan keberlanjutan ekosistem pertanian.​

Upaya Pencegahan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Untuk mencegah alih fungsi lahan yang masif, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:​

Kejar Swasembada Pangan, Kementan Bergerak Cepat

Target swasembada pangan yang dikejar pada tahun 2025 ini menjadikan Kementan bergerak guna mengatasi keterbatasan luas lahan khususnya lahan padi yang semakin berkurang yaitu dengan LTT. LTT adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mempercepat LTT padi di antaranya adalah membuka lahan sawah baru di daerah yang memiliki potensi lahan, dan mengoptimalkan cuaca yang mendukung, seperti hujan normal dan ketersediaan air serta penyediaan benih padi yang mencukupi. Artinya masyarakat petani yang bisa menanam padi dua kali dalam satu tahun bisa menjadi tiga kali dalam satu tahun.

Benih padi siap tanam (foto pribadi)

Program prioritas Kementerian Pertanian untuk meraih swasembada pangan 2025 dilakukan melalui optimasi lahan termasuk lahan rawa seluas 360 ribu hektare, dan cetak sawah seluas 750 ribu hektare di 12 provinsi di antaranya Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Selain itu, Kementerian itu juga menyediakan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk bersubsidi dan benih unggul sebanyak 150 ribu ton.

Alsintan prapanen yang disediakan adalah sebanyak 1,14 juta unit, kemudian pupuk bersubsidi adalah sebesar 9,03 juta ton. Target produksi beras pada 2025 sebanyak 32,83 juta ton, sedangkan target produksi jagung sebesar 16,68 juta ton dengan kadar air 14 persen.

Alsintan membantu peningkatan produksi padi (gambar pribadi)

Capaian tertinggi stok beras

Kerja keras seluruh pihak dalam pencapaian swasembada pangan mulai terlihat. Cadangan Beras Pemerintah mencapai jumlah 3.18 juta ton atau yang tertinggi sejak 23 tahun. Capaian tersebut menjadi indikator kesuksesan langkah pemerintah termasuk LTT dan cegah alih fungsi lahan. Dengan demikian diharapkan kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga target lumbung pangan dunia dapat tercapai.