Sejarah TRIKORA, Ini Latar Belakang Kemunculannya

Ilustrasi kekayaan alam Papua. Foto: Shutterstock

TRIKORA atau Tri Komando Rakyat adalah perintah yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Komando ini lahir setelah konflik yang cukup panjang dan lama dengan Belanda di wilayah Irian Barat.

Penasaran dengan latar belakang munculnya komando tersebut? Simak sejarah TRIKORA berikut ini.

1. Latar Belakang Munculnya TRIKORA

Dikutip dari buku Sejarah SMP/MTs Kls IX susunan Dr. Nana Nurliana Soeyono, MA, dkk., latar belakang munculnya TRIKORA berawal dari masalah perebutan Irian Barat (sekarang Papua).

Perebutan Irian Barat bermula pada tahun 1949 ketika Konferensi Meja Bundar (KMB) digelar di Belanda. Dalam konferensi itu disetujui untuk menunda penyerahan Irian Barat kepada Indonesia sampai waktu yang belum ditentukan.

Rupanya, Belanda berniat untuk tetap menguasai Irian Barat dengan alasan sebagai berikut:

• Irian Barat memiliki hutan tropis yang lebat dan berpotensi besar untuk berbagai industri.

• Irian Barat kaya akan tambang, seperti emas, perak, dan tembaga.

2. Upaya Perundingan Membebaskan Irian Barat Terus Gagal

Belanda terus menolak untuk menyerahkan Irian Barat walaupun sudah dilakukan beberapa kali perundingan. Berikut ini beberapa upaya perundingannya:

a. Perundingan ke PBB

Setelah perundingan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Belanda menemui jalan buntu, Indonesia membawa masalah ini ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, usaha ini tidak membuahkan hasil.

Negara-negara Barat di PBB masih mendukung kedudukan Belanda di Irian Barat. Dukungan tersebut bertambah kuat dengan adanya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur.

b. Indonesia protes melalui Komisaris Agung Indonesia di Belanda

Pada Agustus 1952, Parlemen Belanda secara sepihak menyetujui Irian Barat masuk ke dalam wilayahnya. Caranya dengan mengubah konstitusi dalam pasal yang memuat tentang batas kerajaan.

Tentu saja hal ini langsung diprotes Indonesia melalui Komisaris Agung Indonesia di Belanda, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo. Namun, pihak Belanda menolak protes itu sehingga hubungan dengan Indonesia semakin tegang.

c. Indonesia berupaya lagi lewat PBB

Setelah tindakan Belanda yang sewenang-wenang, Indonesia masih berusaha mencari penyelesaian melalui perundingan, yang sayangnya selalu menemui kegagalan.

Akhirnya, pemerintah Indonesia kembali mengajukan masalah ini ke forum PBB. Pada 23 November 1954, Indonesia mengajukan resolusi yang isi pokoknya sebagai berikut:

• Irian Barat merupakan bagian integral Republik Indonesia.

• Gerakan-gerakan kemerdekaan di Irian Barat ditindas.

• Persetujuan Linggarjati dan Renville mengakui bahwa wilayah Indonesia merdeka meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda.

• Usaha merundingkan masalah tersebut dengan pihak Belanda sejak tahun 1950 selalu ditolak.

Pihak Belanda juga mengajukan resolusi yang isinya sebagai berikut:

• Perhatian pemerintah Belanda terutama adalah kesejahteraan penduduk Irian Barat.

• Belanda menuduh Indonesia tidak bersedia berkompromi.

• Belanda merasa berkewajiban memerintah Irian Barat (West Nieuw Guinea) berdasarkan piagam PBB tentang pemerintah perwalian dan perlu memberi waktu cukup pada rakyat untuk menentukan masa depannya.

Sialnya, masalah ini tak kunjung selesai karena Belanda mendapat dukungan dari negara-negara Barat. Tindakan tersebut dibalas pemerintah Indonesia dengan menghapus misi militer Belanda yang bertugas di Indonesia.

3. Indonesia Lakukan Aksi Pembebasan Irian Barat

Karena jalan damai yang ditempuh tidak menunjukkan hasil, akhirnya diputuskan untuk menempuh jalan lain. Pada tahun 1957, dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh Indonesia.

Tindakan pemerintah Indonesia dijawab Belanda dengan meningkatkan kekuatan militernya di Irian Barat. Mereka menambah personil dan menyiapkan kapal induk Belanda serta karel Doorman.

4. Perintah TRIKORA Diumumkan

Melihat aktivitas Belanda di Irian Barat, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Isinya sebagai berikut:

• Gagalkan pembentukan Negara Papua yang didirikan Belanda.

• Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat.

• Bersiap untuk mobilisasi umum.

Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno juga mengeluarkan Keputusan No. 1 Tahun 1962 tentang Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala merupakan lembaga gabungan yang memimpin operasi-operasi merebut Irian Barat.

Saat itu, Presiden Soekarno langsung bertindak sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan pemegang Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Baca Juga: Sejarah Hari Trikora yang Penuh Makna bagi Bangsa Indonesia