Letusan Kelud 1919: Awal Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Api di Hindia Belanda
Seorang mahasiswa sejarah Universitas Negeri Semarang.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari HERLINA PUTRI KHAWISMAYA tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pada 19 Mei 1919, sebagaimana dilaporkan oleh De Telegraaf (23/05/1919), langit di atas Blitar berubah kelam. Gunung Kelud meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Lahar panas dan dingin menyapu wilayah sekitarnya dengan kecepatan mematikan, menewaskan lebih dari 5.000 orang dan meluluhlantakkan infrastruktur kota. Letusan ini tidak hanya menjadi bencana besar dalam sejarah geologi Indonesia, tetapi juga menandai titik balik dalam cara pemerintah kolonial Hindia Belanda menangani bencana alam.
PerbesarKelud bukanlah gunung asing dalam daftar gunung berapi aktif di Indonesia. Bahkan jauh sebelum letusan besar tahun 1919, gunung ini sudah dikenal sebagai salah satu yang paling aktif dan berbahaya di Jawa. Sejak abad ke-10 Masehi, tercatat lebih dari 30 kali letusan. Salah satu yang paling mematikan terjadi pada tahun 1586, yang menelan korban hingga 10.000 jiwa. Sebuah laporan di Surat Kabar De Locomotief (01/10/1917), menyebut bahwa letusan Gunung Kelud masuk dalam daftar letusan gunung berapi paling mematikan sejak tahun 1500, bersanding dengan tragedi besar seperti Tambora (1815) dan Krakatau (1883). Disebutkan bahwa lebih dari 190.000 orang tewas akibat letusan gunung sejak abad ke-16, dan Kelud disebut sebagai salah satu yang paling mencolok dari kawasan Asia.
Namun, hingga awal abad ke-20, tidak ada sistem mitigasi bencana yang memadai untuk mengantisipasi dampak letusan tersebut.
Letusan yang Mengubah Segalanya
Letusan Kelud pada Mei 1919 terjadi secara eksplosif. Semburan material vulkanik dan lahar menghantam kawasan Blitar dan sekitarnya. Sungai-sungai seperti Kali Lekso dan Kali Putih berubah menjadi jalur kehancuran yang membawa batuan, lumpur, dan puing ke segala penjuru. Dampaknya sangat luas: rumah hancur, rel kereta api terputus, jembatan ambruk, dan bahkan fasilitas publik seperti pasar, klinik, dan kantor pos ikut tersapu.
Kerugian tidak hanya bersifat fisik. Petani kehilangan lahan dan ternak, perusahaan Eropa kehilangan ribuan hektare perkebunan kopi, karet, dan kelapa. Jalur perdagangan dan distribusi pun lumpuh. Seperti dicatat dalam penelitian Nawiyanto dan Sasmita (2019) dalam The eruption of Mount Kelud in 1919: its impact and mitigation efforts, lebih dari 15.000 hektar lahan rusak, pasar-pasar tidak bisa berfungsi, dan pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Dalam istilah sejarah lingkungan, ini adalah bencana yang tak hanya mengubah lanskap, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan ekonomi secara mendalam.
Saksi mata menggambarkan Blitar sebagai lautan lahar. Beberapa kereta api yang sedang beroperasi tertimbun lahar panas. Bahkan beberapa tahanan tidak sempat dievakuasi dari penjara. Situasi ini menunjukkan betapa tidak siapnya sistem penanggulangan bencana saat itu. Pemerintah kolonial tak punya strategi jangka panjang dalam menghadapi bencana geologis yang memang sering terjadi di kawasan Pasifik ini.
Mitigasi ala Kolonial: Sains Bertemu Kepentingan
Letusan Kelud 1919 menjadi pukulan keras bagi pemerintah Hindia Belanda. Kali ini, mereka tidak lagi hanya menanggapi secara reaktif. Sebaliknya, muncul kesadaran baru untuk membangun sistem pengawasan dan mitigasi bencana yang lebih sistematis dan berbasis ilmu pengetahuan.
Seperti ditulis oleh Cahyono (2012) dalam Vulkano-Historis Kelud: Dinamika Hubungan Manusia– Gunung Api, Pada 16 September 1920, dibentuk Vulkaanbewakingsdienst (Dinas Penjagaan Gunung Api) oleh pemerintah kolonial, yang menjadi lembaga pertama di Hindia Belanda yang secara khusus bertugas melakukan pemantauan aktivitas vulkanik. Lembaga ini kelak berkembang menjadi bagian dari sistem Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang kita kenal sekarang. Ini menjadi tonggak sejarah lahirnya sistem mitigasi bencana vulkanik yang ilmiah dan terorganisasi di Indonesia.
Selain lembaga pengawasan, pemerintah kolonial juga membangun infrastruktur mitigasi fisik. Salah satu yang paling menonjol adalah pembangunan terowongan drainase di kawah Kelud. Tujuannya adalah untuk menurunkan volume air di danau kawah, sehingga potensi banjir lahar saat letusan bisa ditekan. Terowongan ini, yang kemudian dikenal sebagai Terowongan Ampera, merupakan bentuk konkret dari teknologi mitigatif yang berbasis data dan rekayasa, seperti ditulis oleh Kurniawati dalam disertasinya berjudul Dampak erupsi gunung Kelud terhadap kondisi ekologi kawasan Kediri tahun 1901-1919.
Namun, mitigasi yang dibangun di era kolonial tentu tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan kekuasaan. Proyek-proyek ini sebagian besar didorong oleh keinginan melindungi aset kolonial seperti perkebunan, jalur transportasi, dan kota-kota penting. Keselamatan masyarakat pribumi memang turut diperhatikan, tetapi bukan menjadi prioritas utama. Mitigasi bencana di masa itu adalah campuran antara respons kemanusiaan dan perlindungan ekonomi imperialis.
Pemulihan dan Dinamika Sosial Pascabencana
Pemerintah kolonial juga melakukan upaya pemulihan secara besar-besaran. Jembatan-jembatan strategis seperti Pakunden, Kandangan, dan Ganggangan dibangun ulang. Pasar-pasar dibersihkan dan dibuka kembali. Masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk warga Eropa dan pribumi, terlibat dalam kerja bakti membersihkan abu dan lumpur vulkanik.
Sebagaimana diberitakan dalam harian Het Vaderland (05/06/1919) sebuah “Comité Goenoeng-Keloet” dibentuk oleh komunitas Indonesia di Den Haag untuk menggalang bantuan bagi korban letusan. Kepemimpinan sementara diserahkan kepada Soewardi Soerjaningrat, tokoh pergerakan yang saat itu tengah berada di pengasingan. Dukungan pun datang dari kelompok seni musik-dramatik “Langen Driyo”, yang bersedia terlibat penuh dalam menyelenggarakan gala amal untuk penggalangan dana. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana tragedi Kelud telah membangkitkan empati lintas benua, memperkuat jejaring solidaritas di antara komunitas diaspora Indonesia, bahkan dalam ruang kolonial yang jauh dari tanah air.
Situasi krisis turut mencairkan batas-batas sosial yang sebelumnya kaku. Gedung Societeit Blitar, yang biasanya hanya diperuntukkan bagi elite Eropa, dijadikan dapur umum dan tempat pengungsian bersama. Untuk sesaat, sekat-sekat sosial kolonial memudar, digantikan oleh solidaritas dalam menghadapi bencana. Inilah dimensi sosial dari bencana yang sering kali luput dari perhatian: bagaimana relasi antarindividu dan kelompok berubah saat krisis melanda.
Kelud sebagai Titik Balik: Perspektif Sejarah Lingkungan
Dalam pendekatan sejarah lingkungan, letusan Kelud 1919 tidak bisa hanya dipahami sebagai peristiwa alam biasa. Ia adalah peristiwa yang memperlihatkan bagaimana alam bisa menjadi aktor sejarah, yang mampu mengubah arah kebijakan, memunculkan lembaga baru, dan menggeser relasi kekuasaan. Gunung api bukan hanya objek pasif; ia hadir sebagai bagian dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang saling memengaruhi.
Letusan ini juga menjadi contoh bagaimana sains dan teknologi bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. Di satu sisi, pendekatan ilmiah membawa manfaat nyata: sistem pengawasan gunung api terbentuk, risiko bencana bisa diperkirakan dan diminimalkan. Namun di sisi lain, sains juga bisa menjadi alat kolonialisme: digunakan untuk mengatur ruang, melindungi modal, dan menertibkan populasi.
Meski demikian, tidak bisa disangkal bahwa warisan kebijakan pasca-Kelud 1919 menjadi fondasi penting bagi sistem mitigasi bencana modern di Indonesia. Banyak prinsip dasar yang digunakan hari ini—seperti pengawasan vulkanik, pembangunan infrastruktur mitigasi, dan edukasi kebencanaan—berakar dari respons kolonial terhadap letusan tersebut.
Belajar dari Sejarah Bencana
Letusan Gunung Kelud 1919 bukan hanya cerita tentang kehancuran, tetapi juga tentang transformasi. Ia memaksa sebuah rezim kolonial untuk beradaptasi. Ia membuka jalan bagi ilmu pengetahuan untuk masuk ke ranah kebijakan publik. Ia juga menyingkap bagaimana krisis bisa menjadi pemicu solidaritas maupun alat kontrol.
Dalam konteks hari ini, memahami sejarah seperti ini menjadi penting. Indonesia masih dikelilingi oleh ratusan gunung api aktif. Risiko tetap ada, bahkan mungkin meningkat seiring dengan perubahan iklim dan kepadatan penduduk di wilayah rawan bencana. Maka, mengenang Kelud 1919 bukan sekadar menoleh ke masa lalu, tapi juga sebagai pengingat bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana datang.
Dan jika sejarah mengajarkan satu hal, maka itu adalah: alam selalu bicara lebih dulu. Tugas manusialah untuk tidak lagi tuli.
REFERENSI
Cahyono, M. D. (2012). Vulkano-Historis Kelud: Dinamika Hubungan Manusia– Gunung Api. Kalpataru, 21(2), 85-105.
De Locomotief, “Gevolgen van vulkaanwerking”, 1 Oktober 1917, https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=MMKB23:001671001:mpeg21:a00131 [diakses Juni 2025].
De Telegraaf, “Dee Keloet weer en Working?”, De Telegraaf, 23 Mei 1919, https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:110550584:mpeg21:a0088 [diakses Juni 2025].
Het Vaderland, “Comité Goenoeng-Keloet”, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 5 Juni 1919, https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010384408:mpeg21:a0054 [diakses Juni 2025].
Kurniawati, P. R. (2020). Dampak erupsi gunung Kelud terhadap kondisi ekologi kawasan Kediri tahun 1901-1919 (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
Nawiyanto & Sasmita. (2019, May). The eruption of Mount Kelud in 1919: its impact and mitigation efforts. In 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018) (pp. 127-133). Atlantis Press.