Membaca Hasil Survei Pilgub DKI Putaran Kedua, Siapa Bermain Survei?

Sejumlah lembaga telah melansir hasil jajak pendapat Pilkada DKI putaran kedua.

Hasilnya semua menunjukkan bahwa Anies-Sandi akan memenangkan pemilihan, termasuk survei yang dilakukan oleh lembaga yang menjadi konsultan Ahok-Djarot. Bedanya pada selisih perolehan suara, dengan yang terendah 1 persen, dan tertinggi 8,7 persen.

Konsultan Ahok-Djarot menampilkan data selisih perolehan suaranya sangat tipis dan masih dalam rentang margin error. Artinya masih terbuka peluang Ahok-Djarot menang.

Sementara lembaga yang independen, menyebutkan selisih perolehan suaranya sangat signifikan. Perlu usaha yang sangat keras agar Ahok-Djarot bisa membalikkan keadaan.

Sangat bisa dipahami mengapa konsultan atau lembaga yang mendukung Ahok-Djarot tidak merilis hasil survei yang merugikan mereka. Jika kita cermati ada dua langkah yang mereka lakukan.

Pertama, sama sekali tidak mempublikasikan hasil surveinya, karena selisih suaranya yang terlampau besar.

Kedua, ada yang tetap mempublikasikan hasilnya, namun dengan beberapa “perlakuan”.

Tren elektabilitas dua pasangan calon (Foto: SMRC)

Setidaknya ada empat alasan mengapa ada lembaga survei yang memutuskan sama sekali tidak mempublikasikannya.

Silakan diidentifikasi: siapa mereka?

Sebaliknya lembaga yang tetap nekat merilis hasil temuannya biasanya akan sedikit “mengakali” dengan beberapa cara.

Dengan cara seperti itu, maka lembaga survei yang mendukung/disewa oleh kandidat bisa menampilkan data yang menguntungkan kandidatnya. Untuk poin pertama dan ketiga, biasanya dibuat selisih suara yang tipis. Hasilnya tidak terlalu menekan sang kandidat dan bisa dimanfaatkan sebagai black campaign lawannya.

Untuk poin keempat, yang ini memang sungguh kelewatan. Hasil survei kalah, namun ketika dirilis menjadi menang. Apa ada lembaga survei yang nekat seperti itu? Untuk jajak pendapat, banyak yang melakukan. Sementara untuk quick count, sangat jarang, tapi ada juga yang tetap nekat melakukan.

Banyak pintu dan celah untuk keluar dengan selamat ketika lembaga survei “memainkan” hasil jajak pendapatnya. Sementara untuk quick count, tidak ada ruang bermain, karena hasilnya bisa segera dibandingkan dengan real count.

Ahok-Djarot dan Anies-Sandi usai debat. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Dalam Pilpres 2009 ketika SBY-Budiono versus JK-Wiranto, ada lembaga survei yang terpaksa membubarkan diri karena kalah bertaruh tentang siapa yang akan memenangi Pilpres.

Sementara dalam Pilpres 2014 ketika Jokowi-JK versus Prabowo-Hatta ada lembaga survei yang juga harus membubarkan diri, karena hasil quick count-nya berbeda sendiri dibandingkan lembaga survei lain dan ketika dibandingkan dengan real count dari KPU: perolehan suaranya terbalik.

Lantas apa yang dimaksud dengan margin of error atau yang sering juga disebut sebagai margin of sampling error (MOSE) itu?

Margin of error adalah istilah dalam statistik yang menyatakan jumlah kesalahan dalam pengambilan contoh sampel dalam sebuah survei. Secara gampangnya margin of error mengukur seberapa dekat hasil dari sampel dengan hasil pada kenyataannya.

Jadi hasil surveinya bisa memberi gambaran kemana rakyat akan menjatuhkan pilihan.

Kendati begitu, bukan berarti bila margin of error maka hasilnya lebih akurat. Demikian pula sebaliknya, bila margin of error-nya besar, maka surveinya tidak akurat.

Ada soal lain yang harus diperhatikan dari hasil sebuah survei, yakni berkaitan dengan response rate, atau seberapa besar responden bersedia menjawab survei yang dilakukan. Karena ini akan sangat berpengaruh pada tingkat keterwakilan populasi.

Secara gampang kira-kira begini. Bila sampel yang dipilih di daerah basis pemilih Ahok-Djarot yang bersedia menjawab survei lebih tinggi, sementara di basis Anies-Sandi response rate-nya lebih rendah, maka Ahok-Djarot akan menang. Begitu pula sebaliknya.

Jadi seberapa besar responden bersedia menjawab survei akan sangat menentukan, apakah survei tersebut bias atau cukup valid.

Nah, silakan dicermati hasil-hasil survei yang telah dipublikasikan (mudah, kok, Anda tinggal googling), mana yang kira-kira lebih valid dan bisa dipercaya.

Sebab ada lembaga survei yang response rate-nya rendah, dari total 800 responden yang bersedia menjawab hanya 440 orang atau hanya 55 persen. Namun ada pula yang response rate-nya cukup tinggi, sampai di atas 90 persen.

Fenomena lembaga survei salah memprediksi hasil pemilihan pernah terjadi di Pilpres AS, saat Hillary Clinton bertarung melawan Trump. Semuanya juga berkaitan dengan response rate dari sampel.

Semua lembaga survei dengan sangat yakin Trump akan kalah. Hasilnya Trump menang. Peristiwa ini menjadi semacam kiamat bagi industri jajak pendapat di Amerika.

Dari 20 lembaga survei terbesar termasuk milik televisi nasional, surat kabar terkemuka dan media online yang telah melakukan jajak pendapat, hanya satu lembaga yakni Los Angeles Times bekerjasama dengan USC Tracking yang konsisten menyebutkan keunggulan Trump.

Kekacauan tersebut terjadi karena banyak pemilih Trump, terutama kaum kulit putih di pedesaan yang menyembunyikan pilihannya. Mereka tidak mau mengungkapkan akan memilih Trump karena takut di-bully. Kira-kira apakah fenomena semacam itu juga terjadi di Jakarta?

Pertarungan antara Hillary versus Trump memang salah satu pertarungan terkeras dan menyebabkan polarisasi yang sangat kuat di masyarakat AS. Suasananya lebih kurang juga seperti Pilkada DKI saat ini.

Donald Trump, Presiden AS ke-45. (Foto: Reuters/Carlos Barria)

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Monmouth University, New Jersey, sekitar tujuh persen pemilih mengakhiri hubungan pertemanan, karena pemilihan presiden itu. Sembilan persen pendukung Hillary Clinton mengaku kehilangan teman, dan enam persen pendukung Trump mengalami hal yang sama.

Bagaimana dengan Jakarta? Naga-naganya kok tidak jauh-jauh seperti itu. Atau malah jangan-jangan lebih parah?

Hersubeno Arief Konsultan Media dan Politik

http://obsessionnews.com/pilkada-dki-2017-membaca-hasil-survei-putaran-kedua/