Kawal Pilkada Serentak 2024: Katakan Tidak pada Dinasti Politik dan Oligarki

Sumber: Dok. Pribadi

Sebagai warga sipil, penulis ingin mengajak pembaca berpikir tentang fenomena politik yang terjadi saat ini. Punulis bukan pejabat publik atau kader politik, tetapi penulis peduli tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Dalam tulisan kali ini, dimuat sebuah pandangan kritis mengenai pentingnya netralitas Presiden Jokowi dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada November 2024.Airlangga Hartato, Ketua Umum Partai Golkar, pernah menyatakan bahwa setiap pemimpin memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kontestasi dan keputusan politik suatu negara. Hal ini terbukti dari kemenangan Prabowo dan Gibran pada kontestasi politik kemarin. Menurut survei Kompas.com pada Juni 2024, sekitar 54,3% responden memilih berdasarkan dukungan Jokowi. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Presiden Jokowi dalam politik Indonesia saat ini.

Sistem demokrasi Indonesia didirikan atas dasar keberagaman dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Kebebasan adalah asas dasar demokrasi yang lahir dari keinginan untuk merdeka bagi setiap individu, baik sebagai petani, pedagang, maupun warga negara Indonesia. Namun, demokrasi ini terancam oleh oligarki, di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau elit.

Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan penting ditentukan oleh segelintir individu yang memiliki kekayaan, kekuasaan militer, atau pengaruh politik yang signifikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat secara keseluruhan. Jika oligarki terus mendominasi, maka tingkat korupsi dan nepotisme akan semakin mengakar, menciptakan ketimpangan sosial yang sulit dihentikan. Jika Indonesia terus dikuasai oligarki, maka sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak akan pernah terwujud.

Kontestasi Pilkada adalah perpanjangan masa depan kepemimpinan di setiap daerah di Indonesia. Calon kepala daerah adalah perpanjangan tangan presiden. Artinya, negara ini akan cacat dalam pelaksanaan kebijakan jika para bawahan presiden cacat secara moral dan pikiran. Pengaruh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilkada 2024 dapat mengakibatkan kecacatan berpikir dalam menentukan pilihan. Dikhawatirkan adanya perpanjangan tangan rezim pemerintahan pusat kepada struktur organisasi daerah, yang menghasilkan kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat dari pusat hingga pelosok desa.

Lebih berbahaya lagi jika sosok Presiden Jokowi hanya dijadikan sebagai strategi marketing politik oleh para calon kepala daerah yang tidak kompeten sebagai pemimpin. Inilah dampak dari sistem oligarki terhadap tatanan sosial kemasyarakatan.

Setelah memahami dampak buruk oligarki dalam sistem demokrasi, masyarakat harus lebih bijak dalam menentukan pilihan. Mari menilai seorang pemimpin berdasarkan gagasan yang ia bawa, bukan gimmick atau kedekatan dengan politisi terkenal. Tidak ada hal yang diuntungkan bagi masyarakat ketika masyarakat itu memilih seorang pemimpin karena besaran money politik yang diterima dan politik identitas yang mengatasnamakan kedekatan dengan para rezim. Yang mendapat keuntungan hanyalah mereka para pemimpin culas yang memiliki kedekatan tersebut.

Penulis berpesan bahwa siapa pun yang berkontes dalam Pilkada 2024 kali ini adalah mencoba membawa paradigma baru dalam kontestasi politik dengan membangun sistem kampanye yang menarik dan memberikan dampak pengetahuan bagi masyarakat. Masyarakat sudah muak dengan janji-janji. Bukalah pintu selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin memberikan gagasan terbaik berdasarkan kondisi sosial daerah tersebut. Tugas kalian bukan hanya bertarung, tetapi juga menjadi pendidik bagi bangsa ini.

Oleh: Resha Hidayatullah, Mahasiswa UIN Jakarta