Pemberontakan Atas Semangat Ratu Adil di Bandung

Gangguan keamanan di Jawa Barat datang dari mantan anggota KNIL di Bandung, kelompok ini dilatarbelakangi oleh para pemilik modal Belanda yang menggunakan bekas aparat intelijen militer Belanda (NEFIS) yang dipimpin oleh N.H. Jungschlager dan mantan anggota KNIL yang menolak masuk ke dalam barisan APRIS, mereka ingin mempertahankan kepemilikan usahanya yang bergerak di bidang agro industri di bawah lindungan negara bagian RIS.

Mereka menganggap status RIS dengan negara bagian-bagiannya perlu dibela untuk kepentingan usaha mereka. Salah satu cara untuk memperoleh dukungan bagi gerakannya, Raymond Westerling mempermainkan kepercayaan rakyat tentang datangnya Ratu Adil.

Ia memahami bahwa sebagian besar rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan mendambakan masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya.

Foto: Ilustrasi Perang Pasca Kemerdekaan | www.flickr.com by boobook48

Tujuan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dan kaum kolonialis yang ada di belakangnya ialah mempertahankan bentuk federal Indonesia dan memeperthankan adanya tentara tersendiri di negara-negara bagian RIS. Padahal, pada Konferensi Antar-Indonesia di Yogyakarta telah disetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional.

Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan juga mengatakan gerakan-gerakan yang bercorak Ratu Adil merupakan ancaman yang sangat potensial bagi setiap kekuatan rezim kolonial. Keadaan ini sangat berbahaya dan karenanya orang harus berhati-hati.

Orang dapat menyangka bahwa gerakan-gerakan Ratu Adil ini merupakan corak utama dari gerakan keagamaan, sedangkan perkembangan gerakan-gerakan yang bersifat damai tidak tercatat; prasangka lain ialah bahwa gerakan-gerakan keagamaan merupakan gejala tipikal.

Gerakan-gerakan itu pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses dinamika intern dalam masyarakat-masyarakat lokal atau regional; sejarah gerakan-gerakan itu sebenarnya merupakan ‘sejarah mikro’ yang bertalian dengan catatan-catatan mendetail tentang kelompok-kelompok sosial khusus.

Foto: Ilustrasi Perang Pasca Kemerdekaan | www.flickr.com by boobook48

Sejarah infra-nasional semacam ini sudah jelas bukan sejarah berskala besar, tetapi tidak disangsikan bahwa hal itu mempunyai hubungan yang lebih luas dengan kerangka perkembangan sejarah umum di Jawa. Sebagai telah ditunjukkan di atas, gerakan-gerakan keagamaan itu menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi pemerintahan kolonial. Dalam zaman kolonial masyarakat-masyarakat lokal atau regional mengalami tekanan dari luar yang bermacam-macam.

Pada awal Januari 1950 mereka mengadakan rapat rahasia yang dihadiri oleh Jungschlager, Da Lima, Dr. Soumokil, dan Sultan Hamid Algadri. Mereka tengah menyusun skenario untuk mengkudeta dan melenyapkan pejabat militer dan politik RIS, seperti Kolonel T.B. Simatupang, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Mr. Ali Budiarjo.

Rapat mengenai skenario kudeta ini dibuka oleh mantan Kapten Westerling. Menurut rencana, gerombolan APRA ini akan menculik semua menteri dan membunuh mereka semua, sebagai kamuflase, Sultan Hamid akan ditembak di kakinya. Rencana ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari, tetapi tercium oleh aparat intelijen.