Bias Gender dalam Rantai Pasok Pangan Modern

Para pembela perempuan buruh migran dan petani. Foto: Doc. pribadi: Bob

Selama beberapa dekade terakhir, integrasi negara-negara berkembang di pasar global dipercepat dengan peningkatan partisipasi mereka dalam perdagangan internasional dan peningkatan arus masuk Foreign Direct Investment (FDI). Hal ini mengakibatkan perubahan signifikan dalam sistem pertanian pangan negara berkembang dengan ekspansi cepat yang disebut rantai pasok pangan modern (Swinnen, 2007). Rantai pasok modern ini terdiri dari produksi dan perdagangan produk bernilai tinggi, biasanya ditujukan untuk ekspor ke negara berpenghasilan tinggi atau untuk supermarket di segmen pasar perkotaan berpenghasilan tinggi.

Rantai pasok modern berkembang pesat di seluruh wilayah berkembang karena perdagangan global produk pertanian non-tradisional bernilai tinggi-seperti makanan dan sayuran segar, ikan dan produk makanan laut-meningkat tajam dan semakin banyak yang berasal dari negara berkembang (Aksoy dan Beghin, 2005) dan supermarket menyebar dengan cepat ke seluruh negara dan wilayah berkembang. Tata kelola rantai pasok modern dicirikan oleh penggunaan standar tinggi untuk mengatur kualitas dan keamanan pangan di seluruh rantai, koordinasi vertikal tingkat tinggi-termasuk pertanian kontrak-dalam rantai, konsolidasi tingkat tinggi dari basis pasokan dan industri pengolahan, sedangkan rantai pasokan makanan tradisional di negara-negara miskin diatur melalui transaksi pasar yang melibatkan sejumlah besar pedagang kecil.

Foto: Gender equality (UNOPS)

Meskipun ada konsensus bahwa kemunculan dan penyebaran rantai pasok pangan modern sangat mengubah cara produksi dan perdagangan pangan di negara-negara berkembang, dengan dampak penting bagi rumah tangga pedesaan di negara-negara tersebut, masih terdapat perdebatan tentang implikasi kesejahteraan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perluasan rantai pasok modern meningkatkan pendapatan pedesaan dan mengurangi kemiskinan pedesaan. Laporan lain menyatakan bahwa rantai pasokan modern membawa efek pembangunan yang merugikan dan memperburuk ketimpangan yang ada di daerah pedesaan negara berkembang karena petani termiskin mungkin tidak dilibatkan atau malah sebaliknya dieksploitasi oleh perusahaan besar, seringkali berupa perusahaan multinasional, yang mendominasi rantai (Farina dan Reardon, 2000).

Saat ini gender adalah isu yang kurang mendapat perhatian dalam pembahasan rantai pasokan modern dan kesejahteraan. Kondisi ini mengejutkan karena perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam pertanian di negara-negara miskin. Namun, efek gender dari perdagangan agri-pangan bernilai tinggi dan modernisasi rantai pasokan masih menjadi masalah yang hampir belum dieksplorasi.

Nampaknya hanya sedikit penelitian yang memperhitungkan gender dalam analisis rantai pasokan modern. Dolan (2001) menunjukkan fakta bahwa petani perempuan dirugikan dalam skema pertanian kontrak di sektor hortikultura ekspor Kenya dan Barrientos, selain itu pekerja pertanian perempuan dieksploitasi di sektor buah gugur Afrika Selatan. Meskipun studi ini mengidentifikasi aspek penting terkait gender dalam rantai pasokan modern, masing-masing studi tersebut menangani masalah yang berbeda dan tidak memiliki bukti berbasis survei yang representatif untuk mendukung kesimpulan mereka. Ada kebutuhan akan pandangan yang lebih komprehensif tentang dampak rantai pasok modern dan bukti empiris yang lebih baik untuk mengukur dampaknya pada gender.

Petani perempuan sebagian besar dikecualikan dari kontrak pertanian dengan perusahaan agro-industri. Meskipun ada beberapa contoh integrasi perempuan yang berhasil sebagai pihak yang dikontrak dalam skema pertanian kontrak, sebagian besar dari jumlah studi yang tersedia menunjukkan bahwa sebagian besar petani perempuan dikecualikan dari pertanian kontrak bernilai tinggi. Misalnya, Dolan (2001) mengamati kurang dari 10% petani perempuan dalam skema pertanian kontrak petani kecil di sektor ekspor Fruit and Fresh Vegetables (FFV) di Kenya.

Eaton dan Sheperd (2001) menemukan bahwa dalam skema pertanian kontrak besar yang melibatkan ribuan petani di kontrak Tiongkok secara eksklusif dengan laki-laki. Juga, Porter dan Philips-Horward (1997) melaporkan bahwa dalam skema kontrak gula di Afrika Selatan mayoritas kontraktor adalah laki-laki.

Data dari studi Maertens dan Swinenn (2008) tentang sektor ekspor kacang Prancis di Senegal sejalan dengan temuan ini. Mereka menemukan bahwa hanya satu dari 59 petani kacang kontrak adalah perempuan. Wawancara mereka dengan perusahaan pengekspor kacang Prancis menegaskan bahwa perusahaan tersebut sangat bias terhadap laki-laki dalam memilih pemasok yang dikontrak.

Alasan yang disebutkan untuk pengecualian kontraktor perempuan dalam skema kontrak pertanian terkait dengan akses mereka yang terbatas ke sumber daya produktif. Perempuan di negara berkembang umumnya dirugikan dalam akses ke sumber daya produktif seperti tanah, modal dan kredit, dan dalam akses ke informasi dan teknologi (Temu, 2005). Preferensi perusahaan pangan untuk kontrak dengan laki-laki didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk mengamankan akses ke tanah dan tenaga kerja untuk jaminan pasokan produk primer (Dolan, 2001).

Perempuan dikecualikan karena mereka dikesankan tidak memiliki hak hukum atas tanah dan karena mereka memiliki kewenangan yang lebih rendah atas pekerjaan keluarga dibandingkan dengan suami dan saudara laki-laki mereka. Dalam kasus rantai pasokan sayuran, perempuan juga tidak memiliki klaim atas air irigasi dan infrastruktur-masukan penting untuk pertanian kontrak kacang Prancis di wilayah Niayes—yang selanjutnya merugikan mereka dalam kontrak dengan industri ekspor.

Kawasan agroindustri dan perusahaan pengolahan hasil pertanian yang mengatur rantai pasok modern mempekerjakan banyak pekerja. Di banyak negara Sub Sahara Afrika, ribuan orang bekerja di agroindustri hortikultura. Bagian dari pekerjaan ini mungkin berkaitan dengan pekerjaan perkotaan di unit pemrosesan dan rumah pengemasan, tetapi bagian terbesarnya adalah pekerjaan pedesaan.

Berbeda dengan pertanian kontrak, tidak ada bias yang menguntungkan laki-laki dalam pengaruh pasar tenaga kerja dari rantai pasokan modern. Sebagian besar dari ribuan karyawan di agroindustri hortikultura SSA adalah perempuan. Preferensi perusahaan agro-industri untuk mempekerjakan pekerja perempuan berkaitan dengan pekerjaan rumit dalam memanen dan menangani produk segar yang lebih mampu dikerjakan oleh perempuan.

Selain itu, wanita mungkin lebih efisien dalam tugas-tugas tertentu. Misalnya di sektor kacang Prancis di Kenya, perempuan petani ditemukan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam memanen, yang menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi.

Argumen dan bukti yang ditinjau di sini menunjukkan bahwa efek gender dari pertumbuhan dalam rantai pasok modern berbeda tergantung pada apakah rumah tangga pedesaan berpartisipasi melalui pasar produk atau melalui pasar tenaga kerja. Perempuan cenderung mendapat manfaat yang lebih sedikit dari pertanian kontrak karena mereka tidak dilibatkan dalam kontrak dan mungkin tidak menggunakan kendali langsung atas pendapatan yang dihasilkan dari pertanian kontrak saat melakukan sebagian besar pekerjaan sebagai tidak dibayar (atau dibayar tidak memadai) keluarga pekerja pertanian.

Perempuan cenderung mendapatkan keuntungan lebih dari efek pasar tenaga kerja dari pertumbuhan rantai pasokan modern karena kontrak kerja dengan agro-industri modern melibatkan perempuan, seringkali secara tidak proporsional, dan pendapatan yang diperoleh dari kontrak-kontrak ini lebih dikendalikan langsung oleh perempuan.

Referensi

Aksoy M.A. and Beghin, J.C. (2005) Global Agricultural Trade and Developing Countries (The World Bank, Washington D.C.)

Barrientos, S., Dolan,C. and A. Tallontire (2001) Gender and Ethical Trade: A Mapping of the Issues in African Horticulture. Institute of Development Studies, University of Sussex, UK.

Dolan, C. (2001) The Good Wife’s Struggle over Resources in the Kenyan Horticulture Sector. The Journal of Development Studies, 37(3), pp. 39-70 .

Eaton, C. and A. Sheperd (2001) Contract Farming: Partnerships for Growth. FAO Agricultural Service Bulletin No 145.

Farina, E. M. M. Q., and T. Reardon (2000) Agrifood Grades and Standards in the Extended Mercosur: Their Role in the Changing Agrifood System. American Journal of Agricultural Economics, 82(5), pp. 1170-1176.

Maertens, M. and Swinnen, J.F.M. (2009) Trade, Standards and Poverty: Evidence from Senegal. World Development, 37(1), pp. 161-178.

Porter, G.and K. Philips-Horward (1997) Comparing Contracts: An Evaluation of Contract Farming Schemes in Africa. World Development, 25(2), pp. 227-238.

Temu, A. (2005) High Value Agricultural Products for Smallholder Markets in Sub-Saharan Africa: Trends, Opportunities and Research Priorities. Paper prepared for the Workshop “How can the poor benefit from the growing markets for high-value agricultural products?”, International Center for Tropical Agriculture, Cali, Combodia.