Bank Indonesia Minta Ibu-ibu Bijak Berbelanja untuk Kendalikan Inflasi di Kalbar

Tim pengendali inflasi Kalbar mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Foto: Teri/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Dalam rangka mengendalikan inflasi di wilayah Kalimantan Barat, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), guna mendukung ketahanan pangan secara masif dan berdampak nasional.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Barat, Agus Chusaini, mengatakan salah satu program unggulan yang akan diimplementasikan di Kalbar adalah memberikan mengedukasi untuk 'emak-emak' untuk hemat, atau bijak berbelanja keperluan yang dibutuhkan.

“Bank Indonesia bersinergi dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalbar akan melakukan edukasi terkait inflasi kepada ibu-ibu rumah tangga melalui penyusunan booklet edukasi inflasi. Selain itu juga akan dilakukan sinergi program dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan di Kalbar. Untuk ibu-ibu dapat lebih bijak untuk berbelanja keperluan yang dibutuhkan,” papar Agus, Kamis, 15 September 2022.

GNPIP ini bertujuan untuk mendorong implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang well calibrated, well planned, well communicated, dan berdampak nasional. Selain edukasi inflasi, ada juga beberapa program lainnya seperti pemberian PSBI berupa bantuan bibit, alsintan, dan saprotan.

“Saat ini Bank Indonesia bersinergi dengan dinas terkait di Kabupaten/Kota sedang melakukan identifikasi beberapa Gapoktan dan Pondok Pesantren yang potensial menjadi penerima bantuan,” terangnya.

Operasi Pasar serta Pasar Murah

Bank Indonesia bersama dengan TPID provinsi dan Kabupaten/Kota bersinergi dalam pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

“Ada juga pencanangan Komitmen Kerjasama Antar Daerah (KAD) TPID provinsi/kabupaten/kota akan melakukan penandatangan komitmen untuk memperkuat KAD intra Kalbar dan akan dilakukan forum lanjutan untuk membahas komoditas yang potensial untuk dikerjasamakan antar Kabupaten/Kota di Kalbar,” ungkapnya.

Dan program terakhir adalah Penguatan koordinasi dan komunikasi. Penguatan dilakukan melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID secara periodik dan wadah komunikasi lainnya.

“Untuk itu, Bank Indonesia terus mengajak masyarakat untuk turut mendukung program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini guna menjaga terkendalinya inflasi pangan yang akan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson menyebutkan bahwa dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Presiden RI memberikan 5 arahan di antaranya adalah memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data mikro, dan makro serta data detail.

“Memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi,” paparnya.

Menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitas distribusi perdagangan antar daerah, dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.

“Mengoptimalkan pengunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Dan mempercepat penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Menurut data yang dihimpun, inflasi nasional termasuk Kalbar sepanjang tahun 2022 menunjukkan trend peningkatan dibanding kondisi inflasi pada tahun 2021. Pada Agustus 2022, inflasi nasional tercatat 3,63 persen (ytd) dan 4,69 persen (yoy), sedangkan Kalimantan Barat tercatat 3,67 persen (ytd) dan 4,43 persen (yoy).