BKKBN Apresiasi Pemprov Kalbar Turunkan Stunting Lewat Program Desa Mandiri

Gubernur Sutarmidji memberikan penjelasan dalam konferensi pers Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalbar tahun 2023. Foto: Lydia Salsabilla/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Deputi Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina, mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menurunkan angka stunting melalui desa mandiri.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Kalbar 2023 di Hotel Mercure, Rabu, 22 Februari 2023.

“Dalam menurunkan angka stunting tidak terlepas dari upaya kita meningkatkan status desa. Bagaimana desa-desa yang tertinggal harus dijadikan semuanya desa berkembang dan desa mandiri karena ini ada intervensi sensitif yang betul-betul sangat berpengaruh pada penurunan stunting,” ungkapnya.

“Ternyata sangat sinkron, ya sangat berhubungan erat antara cepatnya pemda menjadikan desa berkembang dan desa mandiri dengan upaya penurunan stunting,” timpalnya.

Saat ini berdasarkan data secara nasional angka stunting di Kalimantan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 2 persen, yakni menyentuh angka 27,8 persen dari sebelumnya berkisar 29,8 persen.

“Apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Kalbar yang telah mampu menurunkan angka stunting secara nasional. Ada dua kabupaten kota yang luar biasa turunnya yakni Sintang dan Kubu Raya turun hampir 20 persen dari 35 turun menjadi 25 persen,” ujarnya.

Kendati demikian Eni menyebut secara keseluruhan masih mengejar target nasional di bawah 20 persen. Bahkan, kata dia, Indonesia sampai saat ini belum bisa mencapai target tersebut, sekarang masih 21,6 persen.

“Harapannya dengan kita melakukan rapat kerja hari ini lebih memfokuskan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting memperkuat apa yang kita lakukan selama ini,” harapnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan beberapa strategi menurunkan angka stunting di Kalbar di bawah 20 persen sesuai dengan target nasional. Salah satunya dengan mendorong pemda melakukan by name by adress.

Selain itu strategi lainnya adalah dengan meminta perusahan perkebunan atau pertambangan menyisihkan dana CSR untuk penanganan stunting di desa tersebut.

“Kita biasanya minta setiap desa itu by name by adress, maka actionnya lebih muda. Misalnya 68 persen desa di Kalbar ini ada perkebunan dan tambang mereka nanti yang kita minta CSR-nya untuk diarahkan sebagian besar untuk penanganan stunting. Kalau daerah perkebunan tidak ada stunting kan berpengaruh juga kepada perkebunan di situ,” ungkapnya.

Terkait desa mandiri yang diapresiasi oleh Deputi BKKBN, Midji mengatakan, pada tahun 2018 Kalbar hanya mempunyai 1 desa mandiri. Namun setelah mencanangkan program tersebut hingga sekarang ada sekitar 586 desa mandiri yang aktif di Kalbar.

“Desa mandiri yang dipercepat bergerak maju, desa tertinggal menjadi desa berkembang, otomatis angka stuntingnya akan turun,” ujar Midji.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalbar, Ria Norsan, menambahkan tahun 2024 menargetkan angka stunting di Kalbar turun menjadi 17 persen.

“Dengan data yang valid dan sistem yang terencana dan terukur insyaallah kami yakin untuk penurunan target di tahun 2024 di angka 17 persen tercapai bahkan mungkin melebihi,” pungkasnya.