Dituding Vaksinasi Rendah, Gubernur Sutarmidji: Menkes Jangan Asal Ngomong

Ilustrasi vaksin moderna di Kalbar. Foto: Listya Sekar Siwi/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, berang, saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut wilayah Kalbar merupakan salah satu dari 5 provinsi dengan cakupan vaksinasi terendah.

Sutarmidji mengungkapkan, cakupan vaksinasi corona di Kalbar rendah, karena stok vaksin yang tak kunjung dikirim oleh Pemerintah Pusat.

“Vaksin itu kita termasuk nomor 5 terkecil capaiannya. Jadi, Kalbar butuh 3,8 juta (orang divaksin). Kita butuh 7,6 juta dosis. Yang dikirim kita 1,3 juta vaksin. Yang sudah divaksin pertama itu (kurang lebih) 670 ribu orang, sedangkan vaksin suntikan kedua 300 ribu orang lebih. Sisanya sekarang dilakukan untuk vaksin dosis kedua yang sudah jatuh tempo,” jelas Midji, Jumat, 27 Agustus 2021.

Untuk di Kalbar, cakupan vaksinasi corona hingga saat ini sudah mencapai 16 persen, sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 8 persen.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Foto: Teri/Hi!Pontianak

Ia mengatakan, hingga saat ini stok vaksin diberikan untuk masyarakat yang menunggu vaksin dosis kedua yang telah jatuh tempo, sehingga vaksinasi dosis pertama masih belum digencarkan, karena keterbatasan stok vaksin.

“Pusat itu harus bicara, supaya daerah jangan jadi masalah. Seharusnya mereka pakai data, jangan (asal) ngomong. Kecuali dia kasih kita vaksin 2 juta, baru dipakai 1 juta, boleh marah. Ini vaksin sudah disuntik. Yang ada sekarang untuk orang jatuh tempo kedua,” ungkapnya.

Gubernur Kalbar ini meminta agar Pemerintah Pusat dapat adil, untuk membagikan vaksin ke tiap provinsi di Indonesia, agar target cakupan vaksinasi di Indonesia dapat tercapai.

“Kalau mau data seperti itu, distribusi merata. Kalau (daerah) yang lain 48 persen, seluruh Indonesia 48 persen. Kalbar (cuma) dikasih 16 persen. Gak adil. Lalu dikirim data, Kalbar capaiannya rendah. Gimana gak rendah, kalau vaksinnya gak dikirim,” lanjutnya.

“Sudah saya sampaikan, jangan ngomong yang kayak gitu. Harusnya berapa yang diberi ke kita, berapa persen yang sudah digunakan. Capaian vaksin dari yang sudah digunakan. Bukan yang sudah divaksin. Itu merusak kredibilitas daerah. Seakan-seakan daerah tidak bekerja,” pungkasnya.