DPRD Kalbar Dukung Usulan Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

Usmandy, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar. Foto: Dok. Istimewa

Hi!Pontianak - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengajak semua fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat Baleg DPR di Senayan Jakarta, Senin 28 Oktober 2024.

Doli menilai moratorium pemekaran daerah harus segera dicabut pada periode ini. Menurut dia, hal itu menjadi kunci pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fraksi Partai Golkar Usmandy mendukung penuh usulan agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah.

“Saya mendukung penuh usulan beliau agar semua fraksi di DPR RI meminta Pemerintah mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah,” katanya.

Legislator dapil Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu ini mengatakan bahwa pemekaran daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan.

“Bagi kita di Provinsi Kalimantan Barat, pemekaran daerah menjadi kebutuhan. Dengan luas yang hampir 1,13 kali pulau jawa jika dilakukan pemekaran daerah maka akan mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Usmandy menambahkan bahwa usulan Pemekaran Provinsi Kapuas Raya sudah memenuhi persyaratan dan hanya terganjal oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh Pemerintah Pusat.

“Usulan pembentukan DOB Provinsi Kapuas Raya misalnya sudah memenuhi semua persyaratan sehingga ketika kebijakan moratorium dicabut seharusnya bisa menjadi prioritas, terlebih posisi kita merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga dan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.