DPRD Kalbar: Istilah Feodalisme dalam Pesantren Itu Tidak Ada
·waktu baca 2 menit
PerbesarHi!Pontianak - Himpunan Mahasiswa Madura (HIMMA) Kalimantan Barat menggelar dialog publik dengan tema 'Membedah Narasi Feodalisme dalam Dunia Pesantren' di Weng Coffee, Jalan Adisucipto, Pontianak pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Usman selaku Pimpinan Pondok Pesantren As-Sajadah Makkiyah, Suib selaku Anggota DPRD Provinsi Kalbar, dan Abdul Wesi selaku Jurnalis Suarapemred. Dalam pemaparannya, Suib menegaskan bahwa istilah feodalisme tidak ada dalam tradisi pesantren. “Istilah feodalisme dalam pesantren itu tidak ada. Yang ada adalah bentuk takzim kepada guru. Saya pernah mondok dan tidak pernah merasa diperbudak. Apalagi sekarang, banyak pondok sudah semakin lengkap fasilitasnya,” kata Suib. Ia menambahkan, pesantren kini menjadi tempat paling aman untuk menimba ilmu, memperbaiki akhlak, dan menghindari pergaulan bebas. Sementara itu, Abdul Wesi menyoroti maraknya narasi negatif terhadap pesantren di media sosial dan konten komedi. Ia menilai pesantren harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan konten positif. “Pesantren harus melawan normalisasi narasi negatif melalui karya dan media yang edukatif,” ungkap Abdul. Salah satu peserta kegiatan, Edi, juga turut memberikan tanggapan positif terhadap dialog publik ini. “Kegiatan seperti ini bagus sekali. Namun, ke depan saya berharap kawan-kawan OKP juga mengundang peserta dari luar pesantren karena isu negatif ini muncul dari mereka yang belum pernah merasakan kehidupan di pondok,” ujarnya. Dialog publik ini menjadi ruang refleksi bagi peserta untuk memahami kembali posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembentuk karakter yang jauh dari praktik feodalisme, serta menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga citra positif dunia pesantren.
Penulis: Fahrurrosi