DPRD Kalbar Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kenaikan Listrik Non Subsidi

Petugas PLN saat melakukan pengecekan di rumah warga. Tarif listrik non subsidi direncarakan akan naik, DPRD Kalbar minta pemerintah tinjau kembali kebijkan tersebut. Foto: Dok. PLN Kalbar

Hi!Pontianak - Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif listrik non subsidi.

"Kenaikan ini jangan frontal, masyarakat yang masuk dalam kategori pelanggan listrik non subsidi memang berkemampuan tapi saat ini tarifnya juga sudah tinggi. Harus ada kepantasan dan kepatutan, jadi sebaiknya jangan ada kenaikan, tapi penyesuaian," jelas Heri Mustamin pada Rabu, 29 Mei 2024.

Heri bilang, kenaikan tarif listrik non subsidi ini tentu saja akan berdampak pada UMKM dan usaha kecil. "Untuk usaha yang besar, ndak masalah. Yang jadi masalah itu untuk warga yang miliki usaha kecil, akan berdampak luar biasa untuk mereka," tambah Heri.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menaikkan tarif listrik non subsidi untuk pelanggan 3.500 VA ke atas dan golongan pemerintah.