Kumparan Logo
Konten Media Partner

DPRD Kalbar Sampaikan Program 2026 ke Pusat, Hasil Usulan Masyarakat dan OPD

HiPontianakverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar. Foto: Dok. Istimewa

Hi!Pontianak - DPRD Kalimantan Barat menyampaikan sejumlah program usulan untuk tahun 2026 kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut telah disiapkan sejak 2025 dan berasal dari berbagai hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat RT, RW, masyarakat, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).

Anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar, mengatakan bahwa seluruh usulan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan Kalimantan Barat. Termasuk di dalamnya usulan hasil reses para anggota DPRD yang dihimpun langsung dari masyarakat.

“Perkembangan ini baru berjalan satu bulan, dan pemerintah pusat mulai melakukan efisiensi anggaran tahun 2025. Untuk tahun 2026, pemerintah pusat menginisiasi program senilai Rp 522 miliar yang langsung ditangani oleh pusat,” kata Zulfydar.

Menurutnya, DPRD Kalbar ingin mengetahui program-program apa saja yang akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat untuk kepentingan daerah. Ia menegaskan, seharusnya program tersebut berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta program MBG.

“Kita sebagai masyarakat Kalbar sangat membutuhkan perhatian di bidang pendidikan dan kesehatan, juga infrastruktur yang masih banyak rusak dan belum sempurna. Harapannya, pemerintah pusat dapat membiayai dan menangani langsung sektor-sektor tersebut,” ujarnya.

Dalam rapat dengan pemerintah pusat, DPRD Kalbar juga menanyakan rincian pergeseran anggaran sebesar Rp 522 miliar tersebut, termasuk berapa porsi yang diterima Kalbar dan daerah mana saja yang menjadi prioritas.

Zulfydar menambahkan, DPRD juga mencatat adanya program pusat berupa instruksi presiden (Inpres) untuk Kabupaten Kubu Raya serta rencana alokasi Rp 1 triliun untuk Kabupaten Ketapang. Hal ini mendorong daerah lain di Kalbar untuk turut menanyakan alokasi bagi wilayah masing-masing.

“Harapan kami, ini bisa menjadi alat ukur sekaligus pembanding agar program-program yang direncanakan dapat berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Penulis: Ade Mirza