DPRD Kalbar Soroti Silpa Pemprov Capai Rp 712 Miliar

DPRD Kalbar menggelar rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Foto: Dok. DPRD Kalbar

Hi!Pontianak - DPRD Provinsi Kalbar menggelar Rapat Paripurna membahas tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, pada Senin, 10 Juli 2023.

Pada agenda tersebut sejumlah fraksi menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2022 yang mencapai Rp 712 miliar.

Juru bicara Fraksi PKS-PPP, Fatahilah Abrar, mengatakan jika menyimak penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2022 adalah ditargetkan pendapatan sebesar Rp 5,6 triliun dan terealisasi sebesar Rp 6,1 triliun.

"Berarti ada pelampauan target hampir mencapai 108 persen. Sebuah prestasi yang luar biasa," ujarnya.

Namun Fraksi PKS-PPP itu mempertanyakan apa saja sektor yang paling menonjol dari pendapatan daerah yang capaiannya bisa melampaui target. Menurutnya, jika melihat capaian komponen Pendapatan Asli Daerah, yang mencapai Rp 3,2 triliun sedangkan target yang ditetapkan Rp2,8 triliun atau melebihi 111 persen, menjadi isyarat bahwa peluang-peluang peningkatan PAD di daerah kita ini masih terbuka.

"Jika dilakukan inovasi dan keseriusan mengoptimalkan pungutan," ucapnya.

Sementara untuk pos SILPA adalah gambaran dari realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan. "Dari hasil audit BPK ternyata SILPA Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp 712 miliar lebih. Jika belanja daerah dan pendapatan daerah kita mendapat penghargaan atau APBD Award, mungkin boleh juga diusulkan agar ada kategori SILPA untuk APBD Award," kata dia.

Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Golkar, Suma Jenny Heryanti, yang juga mempertanyakan berkaitan dengan SILPA tahun 2022, dan tidak terealisasinya belanja dan transfer ke kabupaten dan kota sebesar Rp 267 miliar.

Fraksi Golkar berpandangan masih banyak harapan masyarakat yang belum terealisasi. Pemerintah harus memanfaatkan dengan baik seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program yang prioritas dan vital untuk kepentingan masyarakat.

"Fraksi Golkar juga berharap anggaran yang dibelanjakan betul-betul mencapai target dan fokus pada kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Dia juga mendorong Pemerintah memerhatikan kesejahteraan guru Madrasah dan lembaga keagamaan.