Kumparan Logo
Konten Media Partner

Gubernur Kalbar Apresiasi Program Sekolah Rakyat: Tekan Kemiskinan Ekstrem

HiPontianakverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kunjungan Menteri Sosial RI di Kalimantan Barat (Kalbar). Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Kunjungan Menteri Sosial RI di Kalimantan Barat (Kalbar). Foto: Dok. Istimewa

Hi!Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu, 22 Oktober 2025. Kunjungan ini membahas penguatan pilar sosial, dialog kesejahteraan, dan program Sekolah Rakyat guna memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pengentasan kemiskinan.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah konkret Kementerian Sosial dalam memperkuat kebijakan perlindungan sosial di daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik program prioritas yang digagas Kementerian Sosial, terutama penguatan pilar-pilar sosial dan pembentukan Sekolah Rakyat. Ini merupakan langkah nyata yang sejalan dengan komitmen kami di daerah untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujar Norsan.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kebijakan dan kesinambungan program antara pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimis kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat akan terus meningkat,” tegasnya.

Dirinya menyatakan terus memantau jalannya kegiatan dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson menyoroti peran penting pendamping PKH dan pilar sosial sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan. Ia juga melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat di Kalbar, yang kini memiliki 78 siswa terverifikasi (SD 21, SMP 19, SMA 38), didukung 1 kepala sekolah dan 19 guru yang mulai bertugas sejak 27 September 2025.

“Program pilar sosial dan Sekolah Rakyat ini memiliki arti strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan. Semua ini memerlukan dukungan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.

Siswa Sekolah Rakyat memperoleh berbagai fasilitas lengkap, di antaranya pemeriksaan kesehatan pra-sekolah, talent mapping, pelatihan kedisiplinan, fasilitas asrama, delapan jenis seragam sekolah, makan tiga kali sehari dan dua kali snack, perlengkapan belajar, serta laptop bagi siswa dan guru.

“Siswa-siswi agar terus bersemangat menuntut ilmu dan berani bermimpi besar demi masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa ketiga program sosial tersebut merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Mensos menyoroti pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program sosial. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat 45 persen bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, termasuk Program Indonesia Pintar (55 persen) dan bantuan gas 3 kg (60 persen).

“Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025, pemerintah melakukan ground check dan verifikasi data bersama BPS. Dari lebih dari 3 juta data yang dicek, sekitar 1,9 juta tidak tepat sasaran. Karena itu, seluruh data kini dipusatkan dan harus mengacu pada data BPS,” jelas Mensos.

“Kami berharap pemutakhiran data bisa selesai pekan ini. Semoga keluarga di desil 2, 3, dan 4 dapat tumbuh menjadi keluarga mandiri. Prinsipnya, bantuan sementara, berdaya selamanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan.

Peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga pada desil 1 dan 2, dengan dukungan program komplementer seperti bantuan sembako, perbaikan rumah, keanggotaan BPJS Kesehatan, koperasi desa, serta pemeriksaan kesehatan gratis.

“Presiden menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, masing-masing menampung hingga 1.000 siswa. Di Pontianak, Sekolah Rakyat ini menjadi sekolah ke-53. Tahun ini, akan dibangun 100 gedung permanen, termasuk di Kalimantan Barat,” terangnya.

Mensos berharap program ini mampu menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri melalui peningkatan pendidikan anak-anak mereka.

“Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi berkarakter dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari kita bekerja, bergerak, dan berdampak,” pungkasnya.