Kalbar Rawan Karhutla, DPRD Minta Anggaran untuk BPBD Ditambah

Ilustrasi Karhutla. Foto: Leo Prima/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Affandie AR meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar.

“Setiap musim panas selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan namun saat ini untuk pemadamannya sangat sulit. Nah, kita harapkan BPBD Kalimantan Barat juga harus aktif untuk ikut memadamkan. Cuma kita maklum kenapa BPBD jarang turun, diam di tempat saja karena tidak mempunyai dana yang cukup. Kita minta kemarin agar BPBD itu diperbanyak dana anggarannya, minimal Rp 50 M per tahun,” ungkap Affandi AR kepada Hi!Pontianak, Selasa 12 September 2023.

Affandi AR menambahkan, anggaran yang BPBD saat ini tidak cukup untuk biaya operasional memadamkan Karhutla. “Kalau sekarang tidak memungkinkan hanya Rp 6 M per tahun. Helikopter yang membawa water bombing itu sekali terbang itu Rp 50 juta. Sehingga demikian mereka tidak mampu bekerja secara optimal. Oleh karena itu kita sarankan kepada Pemerintah Daerah agar anggaran untuk BPBD itu ditambah, sehingga kita bisa antisipasi kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun,” tambahnya.

Menurutnya, harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar menindak siapa pun yang melakukan pembakaran lahan. “siapa pun dia, mau itu orang miskin, orang tidak mampu, orang kaya, pejabat, kalau dia melakukan itu, termasuk konservasi perkebunan, tindak lebih lanjut, penjarakan. Kalau tidak, ya seperti itulah kejadiannya setiap tahun. Sehingga merepotkan kita dan menyulitkan kita,” ujar Affandie.