KND Dorong Pemerintah Libatkan Disabilitas Dalam Pembangunan yang Inklusif
PerbesarHi!Pontianak - Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Dante Rigmalia menilai saat ini pemerintah belum optimal melibatkan penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat dan seluruh proses pembangunan yang sifatnya inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dante saat menghadiri kegiatan jalan santai bersama disabilitas dalam rangka Hari Disabilitas Internasional 2022, di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu, 17 Desember 2022.
Proses pembangunan tersebut diartikan Dante sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya penyandang disabilitas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan.
“Keterlibatan penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan dirasa masih sangat jauh dari optimal, sehingga itu menjadi salah satu hal yang kami dorong terus. Berbicara tentang perencanaan, pembangunan untuk penyandang disabilitas maka harus melibatkan mereka. Mereka punya hak yang sama untuk dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan agar memberikan efektivitas yang baik untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas,” ungkapnya di Pontianak, Kalbar.
Kegagalan dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan dikatakan Dante berakar pada stigma (negatif) terhadap penyandang disabilitas dari publik dan pemerintah. Ia membuktikan dengan akses pendidikan penyandang disabilitas yang masih belum optimal. Saat ini lulusan sekolah dasar para penyandang disabilitas hanya 30 persen dan perguruan tinggi hanya mencapai 2,8 persen yang artinya mereka (penyandang disabilitas) belum sepenuhnya hadir atau mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka.
“Orang tua juga menyembunyikan anak dengan disabilitas di rumahnya. Bahkan pendataan, mereka tidak melakukan pendataan untuk penyandang disabilitas, dan sebagai akibatnya tingkat kesehatan menjadi lebih buruk karena mereka tidak memiliki by name by dress, NIK kemudian untuk mengakses kesehatan mereka tidak bisa, sehingga menjadi begitu saja dirumah tanpa layanan sehingga mereka jadi lebih sulit untuk bisa bergerak memperoleh haknya,” katanya.
Lebih lanjut Dante menuturkan, berdasarkan data dari WHO (World Health Organization) 10 persen dari populasi penduduk di dunia ada penyandang disabilitas, namun 90 persen yang tidak disabilitas tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap penyandang disabilitas. Sehingga dirinya mendorong untuk semua pihak atau yang bersinggungan dengan penyandang disabilitas dapat memberikan kebutuhan dan hak mereka sebaik mungkin.
Misalnya menyiapkan atau melibatkan penyandang disabilitas dalam program-program pelatihan seperti pelatihan IT atau pelatihan apa pun yang diselenggarakan tidak hanya oleh Kemenaker tapi oleh semua SKPD. Juga ia berharap penyandang disabilitas mendapat support dari pemerintah daerah dan seluruh SKPD yang ada di daerah.
“Urusan disabilitas itu urusan lintas sektoral bukan hanya kementerian sosial atau dinas sosial. Ini yang sedang kami dorong, karena KND sendiri bermitra dengan 34 kementerian, 27 lembaga dan seluruh pemerintah daerah baik provinsi kabupaten kota termasuk juga perguruan tinggi dunia usaha industri. Sehingga kami optimalkan yang disebut pentahelix bagaimana disabilitas harus menjadi isu semua sektoral. Sehingga isu terkait disabilitas oleh semua didorong, harapannya pemenuhan hak disabilitas akan jauh lebih baik lagi,” pungkasnya.