news-card-video
12 Ramadhan 1446 HRabu, 12 Maret 2025
Jakarta
chevron-down
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Konten Media Partner

Komisi IX DPR RI Dorong Pemkab Mempawah Pastikan Menu MBG Sesuai Standard Gizi

11 Maret 2025 9:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin dorong Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk memastikan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan standard gizi. Hal ini disampaikannya saat melakukan sosialisasi program MBG kepada tokoh masyarakat dan warga Mempawah pada Sabtu, 8 Maret 2025 di Gedung Mempawah Convention Center, Mempawah.
ADVERTISEMENT
“Kami berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Serta, dilakukan secara tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” ungkap Alifudin yang saat itu didampingi Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Mochamad Halim.
Alifudin bilang, kebijakan MBG ini adalah kebijakan universal yang dijalankan oleh negara negara maju, bahkan sejak puluhan tahun lalu, sehingga mempunyai dasar kuat karena terbukti efektif dalam membentuk generasi bangsa yang sehat dan kuat.
“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini. Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” tambahnya di hadapan sekitar 300 peserta yang hadir.
ADVERTISEMENT
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat. Terutama untuk kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya.
“Kami menekankan bahwa pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara. Selain itu, mengingatkan agar pelaksanaan program ini tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan," ujarnya.