news-card-video
26 Ramadhan 1446 HRabu, 26 Maret 2025
Jakarta
chevron-down
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Konten Media Partner

Komisi IX DPR RI Komitmen Awasi Pelaksanaan MBG di Pontianak

18 Maret 2025 16:35 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin berfoto bersama usai melakukan sosialisasi MBG di Pontianak. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin berfoto bersama usai melakukan sosialisasi MBG di Pontianak. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Komisi IX DPR RI berkomitmen akan terus mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Hal ini ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, saat melakukan sosialisasi program MBG bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) di Warkop Panglima, Pontianak pada Minggu, 16 Maret 2025 yang dihadiri sekitar 300 warga sekitar.
ADVERTISEMENT
“Salah satu fungsi yang ada di DPR RI adalah fungsi pengawasan, salah satu tujuan dari kegiatan sosialisasi bersama dengan mitra kerja, yaitu Badan Gizi Nasional adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program makan gratis,” tegas Alifudin.
Menurutnya, sudah menjadi tugasnya sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang mengawasi sektor kesehatan, untuk terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.
“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini. Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat," tambahnya.
Alifudin bilang, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG menyediakan makanan untuk dikonsumsi masyarakat, dengan mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.
ADVERTISEMENT
“Kami menekankan bahwa pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara. Selain itu, mengingatkan agar pelaksanaan program ini tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan. Kami berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran,” jelasnya.