Layanan KPPN Pontianak Tetap Berjalan di Saat Darurat dengan Strategi Ini

Gedung KPPN Pontianak. Foto: Leo Prima/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak mengalihkan sementara pelayanannya ke KPPN Singkawang, setelah sejumlah pegawai di kantor tersebut terkonfirmasi positif COVID-19.

“Pengalihan pelayanan ini dilakukan karena sekitar 2 minggu yang lalu beberapa pegawai inti KPPN Pontianak terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut, saat ini dalam keadaan baik dan sehat, serta tidak ada gejala apapun yang dirasakan. Meski begitu untuk menjaga keamanan dan sebagai antisipasi agar penyebaran virus tidak semakin meluas maka sementara waktu seluruh pegawai diminta bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH)," kata Tri Ananto, Kepala KPPN Pontianak, saat ditemui wartawan, Selasa, 18 Mei 2021.

Terkait pengalihan layanan ke KPPN Singkawang, Edih Mulyadi, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa, Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan, sudah memiliki yang namanya BCP (Business Continuity Plan) atau MKB (Manajemen Keberlangsungan Bisnis).

Edih Mulyadi, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Foto: Leo Prima/Hi!Pontianak

Edih menjelaskan, BCP ini menjamin layanan perbendaharaan tetap berjalan walaupun salah satu unit kerjanya mengalami kendala tertentu. Tergantung situasi dan kondisinya, BCP dijalankan baik itu melalui pengalihan sementara lokasi layanan, penerapan prosedur layanan darurat, modifikasi proses bisnis maupun alternatif-alternatif lainnya, yang intinya menjamin tugas dan fungsi DJPb utamanya layanan perbendaharaan dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan tidak terganggu karena situasi yang terjadi.

Edih menambahkan, dengan mekanisme BCP, layanan perbendaharaan tetap bisa berjalan, karena telah didukung oleh otomasi proses bisnis dan SOP layanan perbendaharaan, yang sudah tertata dan berjalan dengan baik di seluruh unit kerja/kantor vertikal DJPb.

Meski begitu, lanjut Edih, apabila saat ini KPPN Pontianak sedang menerapkan BCP, bukan berarti kebutuhan pengguna layanan KPPN tersebut akan terbengkalai atau jadi kesulitan karena pengguna layanan harus mengakses layanan ke KPPN lain yang lebih jauh lokasinya. Hal ini pun bukan pertama kali terjadi, beberapa bulan yang lalu saat bencana banjir melanda Kabupaten Kapuas Hulu, KPPN Putussibau pun menerapkan BCP dan mengalihkan layanannya ke KPPN Sintang.

Edih menjelaskan bahwa melalui aplikasi dan sistem teknologi informasi yang andal seperti penyampaian SPM melalui Aplikasi e-SPM, konsultasi online dan sebagainya, layanan perbendaharaan dikala BCP tetap akan berjalan lancar, pencairan anggaran dan pelaksanaan APBN akan terus berjalan dan programprogram pemerintah pun diharapkan tetap terlaksana tanpa hambatan.

“Oleh karena itu kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Pontianak diharapkan tidak perlu kawatir dengan hal tersebut karena tidak ada perubahan proses bisnis atau persyaratan dalam mendapatkan layanan perbendaharaan bagi seluruh satuan kerja,” terangnya.

Terkait kondisi para pegawai di KPPN Pontianak, Edih menegaskan, mereka dalam kondisi baik. "Bahkan ada beberapa yang CT nya sudah sampai 37,5. Karena itu, diambillah kebijakan untuk buka kembali pada Senin depan," katanya.

Edi menambahkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Pontianak, terutama dengan Dinas Kesehatan, untuk memantau perkembangan para karyawan KPPN Pontianak. "Jadi dari sekitar 24 orang itu, ada 1 orang yang dikarantina di Rusun Nipah Kuning, dan 2 orang di rawat di rumah sakit. Sisanya kondisinya baik, sehingga cukup isolasi mandiri di rumah karena kondisinya memang tidak ada gejala," ungkapnya.