Legislator Golkar Desak Penyesuaian Harga Solar Subsidi: Banyak Oknum Bermain

Konten Media Partner
13 Agustus 2022 15:33 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman, yang juga Ketua DPD Golkar Kalbar. Foto: Hi!Pontianak
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman, yang juga Ketua DPD Golkar Kalbar. Foto: Hi!Pontianak
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman, mendesak pemerintah segera melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, khususnya solar, karena banyak ditemukan permasalahan penyelewengan distribusi di lapangan.
ADVERTISEMENT
"Saya mendorong pemerintah segera melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi di dalam negeri, karena perbedaan harga BBM bersubsidi dan BBM industri sangat terpaut tinggi sekali, sekitar Rp 15 ribu. Harga solar subsidi Rp 5.000 dan harga solar Industri Rp 20 ribu," kata Maman, kepada Hi!Pontianak, Sabtu, 13 Agustus 2022.
Dengan adanya perbedaan harga subsidi yang tinggi ini, kata Maman, menjadi penyebab banyak oknum-oknum di lapangan, baik itu masyarakat, oknum SPBU, dan juga aparatur terkait, bermain.
Fenomena antrean panjang truk-truk di depan SPBU, lanjutnya, harus dipahami oleh masyarakat, bahwa tidak semuanya betul-betul sopir truk sungguhan, yang akan digunakan untuk aktivitas pekerjaan dan ekonomi di daerah. "Sekarang ini banyak truk-truk dadakan yang seolah olah mengantre untuk kebutuhan bekerja, padahal faktanya, mereka mengisi full tangki mereka, lalu dijual ke penampung-penampung di wilayahnya masing-masing, dan setelah itu, mereka ikut antre lagi di SPBU yang lain. Dengan situasi seperti, ini kasihan buat sopir-sopir truk dan pelaku ekonomi yang memang benar-benar membutuhkan BBM solar untuk bekerja," paparnya.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, sangat aneh bila muncul fenomena antrean panjang truk di SPBU, padahal kuota nasional tak ada pengurangan, bahkan dinaikkan. "Karena sangat aneh, apabila ada fenomena antrean truk panjang di SPBU, sebab kuota nasional tidak ada pengurangan, dan bahkan dinaikkan, tapi kok tiba-tiba Solar subsidi langka? Berarti ada kebocoran di lapangan," ujarnya.
Ia mengakui, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah berkomitmen untuk menaikkan kuota solar bersubsidi. "Harus kami akui, sudah selama beberapa tahun terakhir, komitmen pemerintah untuk menaikkan kuota solar bersubsidi sudah cukup baik, namun itu semua dimanfaatkan dan dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata dia.
Maman menambahkan, dengan keadaan situasi global seperti sekarang ini, di mana harga minyak dunia terus naik, tentunya akan mengakibatkan beban subsidi yang ditanggung pemerintah juga akan bertambah, dan ini akan sangat memberatkan. "Oleh karena itu, selain pemerintah mendorong peningkatan pengawasan pemanfaatan subsidi, maka pemerintah harus segera melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, untuk mencegah dampak permasalahan di sektor lain, demi untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar, serta sudah saatnya kita akhiri permainan para oknum-oknum tidak bertanggung jawab di daerah-daerah, di seluruh Indonesia," harapnya.
ADVERTISEMENT