Mafia Pengirim Pekerja Migran Ilegal di Perbatasan Kalbar-Malaysia Dibekingi

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani bersama Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Foto: Teri/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani, dalam kunjungan kerjanya ke Pontianak, Kalimantan Barat, dia menyebutkan akan memberantas sindikat mafia yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang masuk melalui jalur tikus.

Dalam kunjungan kerjanya, pada Jumat, 14 April 2023, Benny bertemu dengan Gubernur Kalbar membicarakan terkait pengamanan-pengamanan di daerah perbatasan. Salah satunya adalah PMI yang masih dikirim ke negara Malaysia secara ilegal.

“Yang paling penting kenapa selama ini penempatan (PMI) ilegal sering dilakukan? Ini dilakukan oleh sindikat dan mafia yang tidak sedikit. Mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan di negara ini. Bisa dibayangkan penjahat berkomplot dengan aparatur negara, apa yang kita harapkan tentang kebaikan negara ini? Pasti tidak ada sehingga kuncinya penegakan hukum yang harus diperkuat,” tegasnya.

Benny menyebutkan, pihaknya akan mempersiapkan upaya yang matang untuk memerangi sindikat dan mafia ini dengan revolutif. Pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi dengan aktif, serta pencegahan yang dilakukan dengan progresif.

“Penegakan-penegakan hukum yang memastikan bahwa negara tidak boleh kalah melawan sindikat, negara hadir dan hukum harus bekerja. Naif negara yang besar ini, tapi sekali lagi ini kerja kolaboratif dengan semua pihak pada kepentingan Republik,” ungkapnya.

Dengan kondisi seperti ini, BP2MI akan merencanakan agenda untuk pengamanan di daerah-daerah perbatasan, terlebih di Kalbar yang dikenal dengan banyaknya jalur tikus.

“Itulah yang membuat potensi banyak anak bangsa berangkat un prosedural ke Malaysia. Kita tahu persis mereka berangkat dengan tidak resmi, risiko yang akan dialami oleh mereka ini yang harus dihindari, ini bukan hanya tanggung jawab pemda saja, tapi ini juga tanggung jawab BP2MI kerja kolaboratif ini yang dibutuhkan,” paparnya.

Dengan banyaknya kasus PMI ilegal, salah satu upaya pencegahan yang akan dilakukan adalah bersinergi dan akan menjadwalkan agenda pengamanan daerah perbatasan tersebut.

“Kita melakukan pencegahan agar tidak ada yang berangkat dengan tidak resmi, kita punya tanggung jawab mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang yang mereka pilih untuk kerja di Malaysia agar mereka memang memiliki nilai, tentu akan diimbangi dengan jabatan yang baik dan gaji yang besar itu yang kita inginkan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah fokus untuk meningkatkan kemampuan orang daerah di Kalbar, sehingga ketika dia bekerja di luar negeri bukan bekerja sebagai buruh kasar.

“Itu yang saya omongkan dengan beliau sehingga kita bangun itu Balai Latihan Kerja (BLK), kalau perlu pusat sertifikasi kita bangun kita bagus kan, kalau perlu orang jangan ke Malaysia kerja di sini aja banyak lapangan kerja,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, selain fokus untuk meningkatkan kemampuan anak bangsa, dia juga berharap agar anak bangsa dapat bekerja di Kalbar, atau Indonesia saja.

“Intinya bagaimana meningkatkan kompetensi dengan tenaga kerja kita, boleh dia ke luar negeri tapi dia bukan sebagai buruh kasar, kalau jadi buruh sawit di Malaysia dengan gaji 800 sampai 900 ringgit kan bagus dia kerja di kita Indonesia, Kalbar ini masih banyak lowongan pekerjaan,” tukasnya.