Mahasiswa di Pontianak Unjuk Rasa, Tolak Wacana Presiden 3 Periode

Mahasiswa di Pontianak unjuk rasa di DPRD Kalbar. Mereka mengangkat sejumlah isu, antar lain wacana pemilihan presiden 3 periode. Foto: Leo Prima/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak melakukan aksi unjuk rasa tolak wacana pemilihan Presiden 3 periode, di halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin Siang, 11 April 2022.

Tak hanya satu tuntutan, Ketua Cabang HMI Pontianak 2021-2022, Gus Hefni Maulana, memaparkan beberapa tuntutan terkait aksi unjuk rasa tersebut.

Beberapa tuntutan lain, di antaranya adalah berkaitan dengan kenaikan harga minyak goreng serta bahan pokok, lalu tuntutan terkait Pertamax serta wacana naiknya Pertalite dan LPG 3 kilogram, serta tuntutan penundaan pemilu.

“Tuntutan penundaan pemilu, meskipun Presiden kemarin sudah melakukan rapat terbatas, itu belum disampaikan kepada seluruh masyarakat, dan MPR belum ada menyampaikan sikap terkait ini. Kemungkinan akan tertunda dan perpanjangan masa jabatan itu akan merugikan keuangan negara,” jelasnya.

“Dan terkait Presiden 3 periode, walaupun wacana akan kita kawal, sampai ini tidak lagi jadi konsumsi publik masyarakat,” lanjutnya.

Saat melakukan pembacaan tuntutan, sempat terjadi kericuhan, karena salah satu anggota DPRD memotong pembicaraan tuntutan tersebut. Namun kejadian tersebut langsung berjalan dengan baik.

Kader HMI Pontianak saat menyampaikan tuntutan ke DPRD Kalbar. Foto: Teri/Hi!Pontianak

“Tadi sempat tegang, karena saya saat biacara dipotong. Saya mewakili kader HMI di Pontianak dipotong secara etika berpolitik aja tidak boleh memotong omongan orang, teman-teman tidak terima dan itu merusak institusi kami, itu dilakukan oleh anggota dewan meskipun ada miss komunikasi namun biasa saja, dan udah minta maaf tadi,” ucapnya.

Usai bertemu dengan perwakilan anggota DPRD Provinsi Kalbar, pihaknya akan menunggu hasil dari tuntutan hingga tenggat waktu Senin depan, 18 April 2022.

“Mereka turun ke bawah, dibacakan tuntutan itu dengan tenggat waktu yang diberikan sampai Senin depan, minimal ada surat balasan, bahwa DPR sudah melakukan rapat berkaitan dengan tuntutan, karena yang menuntut bukan hanya kita. Setelah ini akan ada tuntutan, besok juga ada. Minimal tuntutan itu diterima dan disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka bekerja,” ungkapnya.

Jika pekan depan tak ada respon atau tanggapan dari pihak DPRD Provinsi Kalbar, pihaknya tak segan akan kembali turun ke lapangan untuk meminta pertanggungjawaban atas tuntutan tersebut.

“Mahasiswa akan turun kembali dengan gelombang massa yang lebih besar tanggal 11 April ini peringatan, akan ada 11 Mei, Juni, Juli dengan masa yang cukup besar ini hanya peringatan saja. Saya pastikan gelombang massa akan lebih besar kalau tuntutan ini tidak dijawab dengan tenang oleh pemangku kebijakan hari ini,” tukasnya.