Merkuri Bikin Rugi, Berbahaya Bagi Kulit dan Kecantikan

Diskusi bertema Merkuri Bikin Rugi yang digagas KLHK bekerja sama dengan UNDP. Foto: Dok KLHK

Hi!Pontianak - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan United Nations Development Programe (UNDP), menggelar diskusi dengan tema "Merkuri Bikin Rugi" secara daring, Rabu, 13 Oktober 2021. Webinar ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dari merkuri yang saat ini banyak terkandung dalam produk-produk di sekitar masyarakat.

"Merkuri merupakan senyawa yang berbahaya, sehingga kita harus hati-hati, dan jeli dalam mencari informasi soal kandungan merkuri yang ada pada produk-produk di sekitar kita. Misalnya makanan, bisa dilihat kandungannya, dan izin dari pemerintah. Soal kosmetik juga begitu, bisa dilihat izin BPOM-nya," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan, Beracun, Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati.

Saat ini pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri serta menjadikan merkuri sebagai masa lalu. Dimana hal tersebut ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Langkah lainnya adalah dengan menetapkan program penghapusan Merkuri pada pertambangan emas skala kecil (PESK) sebagai Program Prioritas Nasional, hingga penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Menteri LHK dengan memfokuskan program penghapusan merkuri di empat bidang prioritas, yakni bidang manufaktur, energi, PESK, dan Kesehatan.

Dermatovenereologist, dr. Nenden Sobarna menjelaskan bahwa kosmetik yang mengandung merkuri memang berpotensi membuat kulit penggunanya tambah putih. Namun dampak dari senyawa tersebut sangat berbahaya bagi kulit, sehingga menurutnya, masyarakat harus menghindari produk-produk kecantikan yang mengandung merkuri.

Lebih lanjut, Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM, Arustyono menjelaskan bahwa merkuri sangat berbahaya bagi masyarakat, oleh karena itu BPOM tidak akan memberikan toleransi terhadap produk-produk kesehatan maupun makanan, yang terbukti mengandung merkuri. Arustyono menekankan, bahwa masyarakat bisa mempercayai produk-produk yang sudah mendapat izin dari BPOM.

"Jadi masyarakat bisa memeriksa label dari makanan, obat atau kosmetik yang hendak dibeli, dan memeriksa izin dari Badan POMnya. Jadi kalau ada produk yang tidak ada izinnya, apalagi labelnya menggunakan bahasa asing semua, kalau bisa produk-produk seperti itu lebih baik dihindari," jelasnya.

Diskusi "Merkuri Bikin Rugi," adalah bagian dari rangkaian sosialisasi The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP-4) Konvensi Minamata Mengenai Merkuri, yang akan dilangsungkan di Bali pada tahun 2022. Bersamaan dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah, Presiden COP-4 Konvensi Minamata, Rosa Vivien Ratnawati ditunjuk sebagai Presiden COP-4 Konvensi Minamata.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati, Dermatovenereologis dr. Nenden Sobarna, Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Arustyono serta aktris Diah Permatasari.