Obat Corona Hilang di Pasaran, Ini Penjelasan Dinkes Kalbar

ilustrasi COVID-19. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Hi!Pontianak - Masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, mengeluhkan kosongnya sejumlah obat COVID-19 di pasaran. Warga kesulitan menemukan ketersediaan obat untuk pasien corona.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson, mengungkapkan, hilangnya obat dari pasaran, diduga karena kesalahan kebijakan dari pemerintah.

“Jadi apotek-apotek atau pedagang besar farmasi itu, sudah membeli obat-obat COVID-19, sesuai dengan hukum pasar, supply and demand. Permintaan banyak, suplai sedikit, maka harga naik,” jelas Harisson, Minggu, 18 Juli 2021.

Harisson menduga, bahwa apotek atau pedagang besar farmasi telah terlanjur membeli obat dengan harga mahal, untuk dijual ke masyarakat. Namun tiba-tiba, keluar kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) obat tersebut. Harga Eceran Tertinggi obat-obatan untuk pasien COVID-19 itu, dipatok di bawah harga modal apotek atau pedagang besar farmasi.

“Dengan keputusan itu, pihak berwenang mendatangi apotek, meminta agar apotek mengikuti harga yang telah ditetapkan tersebut. Apotek-apotek ini tidak mau menjual dengan harga sesuai kebijakan HET, karena mereka akan rugi. Untuk itulah, sekarang menurut dugaan saya, obat-obat itu mereka simpan, tidak mereka jual. Akibatnya, obat kosong di pasaran,” papar Harisson.

Ia mengatakan, seharusnya jika harga obat-obatan COVID-19 naik, pemerintah harus memproduksi obat-obat tersebut secara besar-besaran, dan menghujani pasar dengan obat-obar tersebut. Sehingga harga obat tersebut akan menjadi murah.

“Yang terjadi sebaliknya. Permintaan obat COVID-19 meningkat, harga naik, malah dipatok harga HET di bawah harga pasar. Ya, hilanglah obatnya. Sekarang kita pusing, obat hilang dari pasaran. Makanya, di Kalbar ada Satgas pengendali oksigen dan obat, karena tahu obat sekarang susah dicari. Dalam seminggu ini kita bisa memastikan bahwa obat aman, tapi minggu depannya obat hilang dari pasaran,” ungkapnya.

Kepala Dinkes Kalbar semula mengira, dengan penetapan harga oleh Menkes tersebut, selanjutnya harga obat akan aman, karena Kementerian Kesehatan akan menghujani pasar dengan obat-obat tersebut.

“Namun ternyata sebaliknya. Obat ditetapkan harganya di bawah harga pasar, tapi tidak disuplai barangnya ke pasar, ya hilanglah obat itu,” pungkasnya.