PDAM Pontianak Pasrah jika Air Asin akibat Intrusi Air Laut

Fasilitas penolahan sumber air baku di PDAM Imam Bonjol Pontianak. Foto: Dok PDAM Tirta Khatulistiwa

Hi!Pontianak - Pada musim kemarau, masyarakat Pontianak kerap kali alami dihadapkan dengan keluhan air asin. Akibat intrusi air laut, air yang didistribusikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulitiwa Pontianak, menjadi asin. Hal ini karena sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Khatulistiwa berasal dari Sungai Kapuas dan Landak.

Intrusi air laut adalah masuk atau menyusupnya air laut ke pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Proses masuknya air laut mengganti air tawar disebut sebagai intrusi air laut.

Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa, Lajito, mengatakan, pihaknya selama ini memang hanya mengandalkan sumber air baku dari kedua sungai tersebut. "Selain sungai Kapuas dan Landak, memang ada sumber air baku cadangan di Penepat. Tapi itu juga masih tergerus air asin," kata Lajito saat diwawancari pada acara dirgahayu PDAM Tirta Khatulistiwa yang ke 44, Rabu (14/5) malam.

Ia mengakui, pihaknya masih belum memiliki strategi yang efektif untuk menanggulangi air asin akibat intrusi air laut bila musim kemarau tiba.

Jika air PDAM asin, kata Lajito, pihaknya hanya dapat melakukan antisipasi seperti, memberitahukan kepada pelanggan lewat media, dan membuat pelaporan kepada pemerintah, bahwa air tersebut tidak layak dikonsumsi.

"Jadi kalau memang air asin terjadi, ya kita jalankan. Saya akan sampikan ke media, kita sampaikan ke Wali Kota kondisi air terkini. Kita sampaikan bahwa air ini tidak layak dikonsumsi. Sebatas untuk (mandi cuci kakus) MCK saja. Karena kalau kita hentikan (distribusi air) masyarakat akan semakin marah," ungkap Lajito.

Alur pengolahan air baku menjadi air bersih yang didistribusikan ke masyarakat. Foto: Dok PDAM Tirta Khatulistiwa.

Lajito menjelaskan, sebenarnya kewenangan sumber air baku bukan berada di pihaknya. "Karena ini bukan kewenangan kita. Sebenarnya kewenangannya air baku ini ada di Pemerintah Pusat dan Provinsi, karena Sungai Kapuas ini secara kewenangan ada di Kementerian dan Provinsi. Tetapi saya juga sudah sampaikan ke Gubernur juga tolong untuk air baku, kedepannya agar dapat dibantu," ungkap Lajito. (hp8)