Pemprov Kalbar Jadi yang Tercepat Menyerahkan Laporan Keuangan Daerah ke BPK

Konten Media Partner
29 Maret 2023 19:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wagub Kalbar Ria Norsan bersama Sekda Kalbar Harisson, saat menemui Anggota BPK RI. Foto: Dok Adpim Pemprov Kalbar
zoom-in-whitePerbesar
Wagub Kalbar Ria Norsan bersama Sekda Kalbar Harisson, saat menemui Anggota BPK RI. Foto: Dok Adpim Pemprov Kalbar
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang tercepat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 se-Indonesia. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, Rabu, 29 Maret 2023.
ADVERTISEMENT
Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Sekda Kalbar Harisson, hadir dalam rapat koordinasi dengan BPK tersebut. Beberapa Menteri dan Gubernur dari berbagai wilayah Indonesia, juga turut hadir pada kegiatan ini.
"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Secara khusus saya berikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar, sebagai provinsi yang pertama dapat menyampaikan LKPD Tahun 2022 unaudited kepada BPK," ucap Pius.
Pius berharap, apa yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar, diikuti dengan meningkatnya penyajian atas laporan keuangan.
Usai mengikuti kegiatan koordinasi LKKL dan LKPD, Wagub Kalbar, Ria Norsan, mengungkapkan kebanggaannya atas apresiasi dari BPK RI kepada Pemprov Kalbar dalam menyampaikan laporan keuangan.
"Kita (Pemprov Kalbar) sudah WTP beberapa kali, dan beberapa wilayah Kalbar juga sudah meningkat dalam penyampaian laporan keuangan. Ini yang akan dipertahankan. dan akan lebih kita tingkatkan," ungkap Norsan.
ADVERTISEMENT
Di tempat yang sama, Sekda Kalbar juga menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Kalbar, untuk setiap tahun menyampaikan LKPD dengan cepat, dan memperhatikan penyajian atas laporan keuangan.
"Memang kita (Pemprov Kalbar) diperintahkan Pak Gubernur untuk selalu cepat menyampaikan LKPD ini. Di samping cepat, kita juga memperhatikan kualitas penyajian laporan keuangan tersebut," ujar Sekda.
Sekda meminta kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi untuk dapat terus mempertahankan hal ini tetapi tetap menjaga kualitas penyajian laporan keuangan.
"Setiap Kepala Perangkat Daerah harus benar-benar memperhatikan laporan keuangannya, jangan asal cepat saja tetapi perhatikan mutu dari laporan keuangan tersebut, harus yang akurat," tutup Sekda.