Pemprov Kalbar Raih 2 Penghargaan dari Dirjen Keuangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih dua penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Kalbar. Foto: Prokopim Pempov Kalbar

Hi!Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih dua penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Kalbar sebagai Terbaik Mitra Lelang dan Mitra Kolaborasi Penilaian Barang Milik Daerah Terbaik Tahun 2022.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, pada acara Anugerah Reksa Bandha Kanwil DJKN Kalbar, di Aula Gedung DJKN Kalimantan Barat, Kamis, 16 Maret 2023.

"Kami (Pemprov Kalbar) sangat mengapresiasi atas pencapaian Kanwil DJKN Kalbar atas upaya perbaikan tata kelola aset yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami berharap kerjasama ini tetap terus terjalin demi terwujudnya pengelolaan BMN dan BMD yang efektif, efesien dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ucap Harrison.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Semoga menjadi motivasi dalam meningkatkan sinergi dan kontribusi seluruh pihak terkait dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang," sambungnya.

Harrison mengatakan perbaikan tata kelola pemerintah yang diupayakan oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalbar pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap organisasi pemerintah.

Untuk itu, disebut Harrison, pemerintah daerah terus berupaya mencari cara terbaik agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dinamis sesuai perkembangan, responsif, transparan dan akuntabel.

Pada momen tersebut ia juga menyampaikan salah satu indikator keseriusan Pemerintah Daerah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

"Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak hanya dibuktikan dengan kewajaran informasi laporan keuangan (predikat WTP), tapi yang lebih esensial dari itu adalah komitmen dari seluruh individu yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk tidak melakukan korupsi dan maladministrasi," jelasnya.

Perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga tidak mungkin dapat mudah terlaksana tanpa ada koordinasi dan kerjasama yang sinergi dengan berbagai pihak, termasuk di antaranya bersama Kanwil DJKN.