Kumparan Logo
Konten Media Partner

Pemprov Kalbar Simulasi Makan Bergizi Gratis di SMAN 1 Pontianak

HiPontianakverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Seorang siswi SMAN 1 Pontianak membantu teman sebangkunya makan. Foto: Yulia Ramadhiyanti/Hi!Pontianak
zoom-in-whitePerbesar
Seorang siswi SMAN 1 Pontianak membantu teman sebangkunya makan. Foto: Yulia Ramadhiyanti/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menggelar simulasi makan siang bergizi di SMAN 1 Pontianak pada Senin, 9 Desember 2024. Simulasi makan siang gratis ini tidak hanya dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, Ketua TP PKK, Windy Prihastari, Kadisdikbud Kalbar, Rita Hastarita, tetapi juga Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda.

"Makanannya enak," ungkap seorang siswi kelas XI SMAN 1 Pontianak sembari menikmati makan siang dengan menu nasi, ayam goreng, sayur tumis dan buah pisang, serta dilengkapi dengan susu UHT cokelat.

Terlihat juga seorang siswi membantu menyuapkan makanan ke teman sebangkunya yang mengalami disabilitas.

"Program ini dari sisi kebijakan itu kan nanti diembankan kepada daerah provinsi, kabupaten kota terutama kabupaten kota untuk kemudian mengaplikasikan perintah Bapak Presiden Prabowo Subiyanto. Komisi II DPR RI dalam hal ini karena berkewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, kami memastikan agar sinkronisasi program unggulan pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik di daerah," ungkap Rifqinizamy saat ditemui usai melihat langsung simulasi makan siang bergizi di SMAN 1 Pontianak.

Menurutnya, program makan siang bergizi ke depannya akan mulai berjalan di tahun 2025.

"Hari ini saya ke SMAN 1 Pontianak, ini simulasi dan saya kira untuk nanti Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama di level SMA dan SMK itu bisa menerapkan program makan bergizi gratis ini. Mudah-mudahan tahun 2025 bisa berjalan dengan baik. Memang diperlukan pendataan yang akurat terkait dengan siswa-siswi mana saja yang berhak karena bagaimana pun program ini akan dibiayai oleh APBD masing-masing," tambahnya.