Konten Media Partner

Penyerahan LHP Kinerja, DPRD Kalbar Akan Tindak Lanjuti Evaluasi dari BPK

13 Januari 2023 11:25 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada DPRD Kalbar. Foto: Dok. DPRD Kalbar
zoom-in-whitePerbesar
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada DPRD Kalbar. Foto: Dok. DPRD Kalbar
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, pada Rabu, 11 Januari 2023.
ADVERTISEMENT
Prabasa Anantatur menyampaikan, bahwa DPRD Provinsi Kalbar mendukung upaya yang dilakukan Pemprov Kalbar dalam mengefektivitas pencegahan korupsi, serta memberikan dukungan dalam mengelola risiko korupsi dengan menyediakan data dan informasi dasar bagi pemberantasan korupsi di Kalimantan Barat.
"Sikap DPRD ya mendukung upaya pemerintah provinsi Kalbar dalam hal efektivitas pencegahan korupsi, (kami) memberi dukungan dengan upaya pemerintah bagaimana dalam mengelola dana itu mengurangi risiko dan mencegah terjadinya korupsi," ujarnya kepada Hi!Pontianak, Kamis, 12 Januari 2022.
Sekretaris DPD Golkar Kalbar ini mengungkapkan setelah hasil laporan BPK tersebut, tugas dari DPRD selanjutnya adalah budgeting serta membuat laporan peraturan daerah, sebagaimana tugas DPRD sebagai bidang pengawasan.
"Kita di DPRD juga akan menindaklanjuti catatan dan evaluasi dari BPK RI dengan segera. Seperti bentuk rapat-rapat kerja, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat dan melalui pengaduan masyarakat," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Untuk diketahui, bahwa penyerahan LHP Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2022 yang juga di hadiri oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji ini terdiri dari tiga hal.
Pertama, Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa di Kabupaten Kayong Utara. Ketiga, Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Kabupaten Kubu Raya.
"Kita mengapresiasi kepada kepala perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar yang selama ini kerja sama antara DPRD, tentu kita harapkan ke depannya dapat di tingkatkan kembali," pungkasnya.