PMKRI Desak Pemerintah Cabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM

Ketua Presidium PP PMKRI menyampaikan tuntutan terkait kebijakan kebaikan harga BBM bersubsidi. Foto: Dok. PMKRI

Hi!Pontianak - Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Thomas Aquinas periode 2022-2024, Tri Natalia Urada, mengatakan PMKRI menolak serta mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dinilai akan menyengsarakan rakyat.

"Pemerintah harus segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran," kata Tri Natalia Urada dalam keterangan tertulis yang diterima Hi!Pontianak, Jumat, 9 September 2022.

Pihaknya menilai kebijakan aplikasi MyPertamina yang diterapkan oleh Pertamina juga memicu kontroversi di tengah masyarakat dan memberi celah terjadinya praktik pungli.

"Atas hal ini, kami menegaskan PMKRI berdiri bersama rakyat kecil," tegas Tri Natalia Urada.

Diketahui, PP PMKRI St. Thomas Aquinas melakukan aksi demo menyampaikan tuntutan terkait kebijakan kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Kamis kemarin, 8 September 2022. Aksi tersebut diikuti oleh ratusan anggota PMKRI yang berasal dari berbagai cabang seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan PMKRI Cabang Bogor.

Pengurus Pusat PMKRI melakukan aksi demo terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Kamis, 8 September 2022. Foto: Dok. PMKRI

"PMKRI memiliki 5 tuntutan terhadap pemerintah, yang pada intinya adalah pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut, meningkatkan pengawasan, menindak tegas mafia penimbun BBM subsidi, intervensi pasar mencegah kenaikan harga dan mengalihkan kebijakan BLT menjadi subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelaku UMKM," ucap Tri Natalia Urada.

Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Billy Claudio, menyatakan bahwa fokus aksi kali ini menuntut pemerintah agar tegas memberantas mafia migas yang selama ini menguasai rantai pasokan minyak di pasar. Pihaknya meminta pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran menyentuh masyarakat kelas bawah.

"Kami meminta agar pemerintah segera dan dengan serius memberantas mafia migas dari hulu ke hilir. Kami juga menyoroti kebijakan kenaikan BBM subsidi ini tidak tepat," tuturnya.

"Kami juga meminta agar pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran karena data pemerintah menunjukkan 70 persen BBM subsidi justru dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas sementara hanya 30 persen dinikmati masyarakat kelas bawah," pungkasnya.