Polemik Data Pemilih di Perum 4 Pontianak Belum Tuntas, Amin: Ayo Duduk Semeja

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad. Foto: Dok. Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad menanggapi polemik data pemilih di Perum 4 Pontianak yang saat ini masih belum tuntas. Menurutnya, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kota Pontianak duduk semeja mencari jalan keluar bersama.

“Sekarang tinggal kebijakan dari Bupati Kubu Raya dan kebijakan dari Wali Kota Pontianak duduk semeja. Ini kan negara kesatuan Indonesia, tidak ada yang memilih ini, memilih itu, bagusnya tu memang sekemampuan APBD, kalau memang APBD Kubu Raya tidak memenuhi untuk bisa membangun, serahkan saja ke Kota Pontianak,” ungkap Syarif Amin.

Syarif Amin menambahkan, secara historis Perum 4 berada di wilayah Keraton Kadariah Pontianak dan sudah selayaknya mendapatkan pembangunan. “Secara historis, Perum 4 ini kan wilayah Keraton. Saya ingin masyarakat di situ menikmati pembangunan, jangan sampai mereka dirugikan. Kalau tetap bermasalah, tidak bisa masuk pembangunan di daerah itu terutama dari Provinsi, karena statusnya jika bermasalah bagi masyarakat, kita kan takut juga menyalahi aturan untuk membangun daerah tersebut,” tambahnya.

Masalah status warga di Perum 4 ini semakin membesar menjelang pemilihan umum 2024, pasalnya sebagian besar warga yang tinggal di daerah tersebut masih memegang KTP Kota Pontianak, sedangkan wilayah mereka berada di Kabupaten Kubu Raya.

“Untuk kepentingan Pemilu, kalau perlu buat pemungutan masyarakat di sana maunya ke mana, kalau mayoritas masyarakat memilih untuk memberikan suara di Kota Pontianak, ya kita serahkan ke masyarakatlah,” ujar Syarif Amin.