Ria Norsan Usulkan DPR RI Percepat Pembangunan dan Pengangkatan PPPK di Kalbar

Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat menemui Komisi II DPR RI. Foto: Dok. Adpim Pemprov Kalbar

Hi!Pontianak - Usai menerima Penghargaan TOP BUMD Award 2025, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri undangan Rapat Komisi II DPR RI untuk melaksanakan Rapat Kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Gubernur Seluruh Indonesia yang hadir secara fisik di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI pada Selasa, 29 April 2025.

Kegiatan ini berdasarkan jadwal acara rapat DPR RI masa Persidangan III Tahun sidang 2024-2025 yang telah ditetapkan dalam keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 18 Maret 2025, serta sesuai Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 17 April 2025.

Adapun pembahasan dalam rapat yakni membahas terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, membahas terkait dana transfer pusat ke daerah, membahas terkait Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan membahas terkait pengelolaan kepegawaian.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Kalimantan Barat,Ria Norsan, memberikan paparan di hadapan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan beberapa poin penting pada forum rapat.

Norsan menjelaskan bahwa Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km2 atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km2) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km2), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km2 setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara).

Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten terdiri dari 2 Kota dengan Data kependudukan terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kalimantan Barat terus meningkat. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 5.598.190 jiwa. Jika pertumbuhan penduduk tetap stabil, maka diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk akan mencapai sekitar 5.7 juta jiwa.

Adapun prioritas Pembangunan di Kalimantan Barat yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Mendukung transformasi sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Barat melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun karakter serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi di masa depan.

Selanjutnya Pembangunan Ekonomi dengan Meningkatkan interaksi antar wilayah, Pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, dan Pengembangan destinasi wisata potensial.

Tak hanya itu, program prioritas lainnya adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Konektivitas untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi, Meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan, digital dan Pemerataan infrastruktur dasar di daerah afirmasi 3TP.

Kemudian, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan termasuk Mendukung akselerasi pembangunan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di Kawasan perbatasan dan ibu kota nusantara, dan Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan serta Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

Norsan juga mengungkapkan bahwa pagu transfer dana ke daerah Kalimantan Barat sebesar 3,2 Triliun yang terdiri dari Dana DBH, DAK Fisik dan DAK non fisik.

Sebagai informasi, Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 total Pagu TKD Pemprov Kalbar sebesar Rp. 3.202.624.219.000 yang terdiri dari DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, dengan terbitnya KMK Nomor 29 Tahun 2025 total Pagu TKD menjadi Rp 2.987.202.194.000, dengan total yang telah ditransfer sampai tanggal 25 April 2025 sebesar Rp 903.852.368.438.

"PAD Provinsi Kalimantan Barat berjumlah Rp 2,7 triliun dengan jumlah APBD setelah pergeseran berjumlah Rp 5,9 triliun," jelas Norsan.

Kemudian mengenai BLUD Provinsi Kalimantan Barat, Orang nomor satu di Kalimantan Barat menjelaskan bahwa BLUD di Kalimantan Barat yakni Rumah Sakit dr. Soedarso yang sampai saat ini BLUD sudah menghasilkan. Selanjutnya Badan usaha milik daerah dan masih aktif dan beberapa sudah tidak aktif karena tidak memberikan profit sehingga menjadi beban daerah.

"Salah satu BUMD yang masih aktif yakni Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BANK KALBAR) yang cukup baik profitnya dan sudah 5 kali mendapatkan TOP BUMD Award," terangnya.

Mengakhiri paparannya, terkait dengan nasib tenaga ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari PNS 9.124 dan PPPK 5.567 Orang.

"Selama ini yang menjadi permasalahan PPPK yang baru saja lulus kalau bisa Pengangkatan PPPK ini agar supaya bisa dipercepat," pintanya