Temui Warga Sekadau, Aloysius Dengarkan Keluhan dan Usulan untuk DPRD Kalbar

Alysius berfoto bersama warga Sekadau. Foto: Dok, Istimewa

Hi!Pontianak - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius temui langsung warga Kabupaten Sekadau, mendengarkan keluhan dan usulan untuk pemerintah yang disampaikan melalui wakil mereka di DPRD.

"Banyak masukan yang disampaikan masyarakat dalam reses kali ini. Aspirasi tersebut nantinya akan dibahas di tingkat provinsi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam eksekusi program," ungkap Alyosius yang sudah menggelar reses di dapilnya sejak 22 Februari hingga 1 Maret nanti.

Anggota dewan yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan ini bilang, reses kali ini juga dimanfaatkannya untuk meninjau program pembangunan yang masih berlanjut.

"Jadi reses kali ini juga akan meninjau program pembangunan yang masih berlanjut di Sekadau. Termasuk juga yang sudah berjalan dan yang belum terealisasi," tambahnya.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Aloysius menggelar reses di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya itu.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar langsung keluhan dan usulan masyarakat, serta menyerap aspirasi yang nantinya akan ditindaklanjuti.

"Reses adalah amanah dari undang-undang. Kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan reses mulai 22 Februari hingga 1 Maret dengan kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Program-program prioritas desa yang tidak bertentangan dengan regulasi dapat dibantu melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Selain itu,reses ini juga dimanfaatkan untuk meninjau program pembangunan yang masih be rlanjut, baik yang sudah berjalan maupun yang belum terealisasi," ujar Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius di Sekadau.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sekadau itu, banyak masukan yang disampaikan masyarakat dalam reses kali ini. Aspirasi tersebut nantinya akan dibahas di tingkat provinsi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam eksekusi program.

Penyerahan hasil reses nanti akan diberikan ke pemerintah daerah. Aspirasi yang kami serap akan dibagi sesuai kewenangannya, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.