Kumparan Logo
Konten Media Partner

Transfer Daerah untuk Kapuas Hulu Tahun 2026 Dipangkas Rp 400 Miliar

HiPontianakverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan memberikan cinderamata pada Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Yus/Hi!Pontianak
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan memberikan cinderamata pada Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Yus/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan mengalami pemotongan anggaran transfer keuangan daerah dan dana desa dalam jumlah yang cukup besar.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat ramah tamah dalam rangka kunjungan kerja Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Pendopo Bupati Kapuas Hulu, Kamis malam 9 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, alokasi transfer keuangan daerah untuk Kabupaten Kapuas Hulu akan berkurang sekitar 27,30 persen, atau setara dengan Rp 400 miliar.

“Pada tahun 2026, kami sudah mendapatkan gambaran bahwa terjadi pemotongan transfer keuangan daerah sebesar kurang lebih 27,30 persen, atau sekitar Rp 400 miliar. Ini angka yang cukup besar bagi kami,” kata Fransiskus.

Selain pemotongan pada anggaran daerah, dana desa (DD) yang diterima oleh seluruh desa di Kabupaten Kapuas Hulu juga mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp35 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dana desa juga turun sekitar tiga puluh lima miliar rupiah. Karena itu, saya berharap para kepala desa benar-benar menyusun program yang bermanfaat dan dapat langsung dirasakan masyarakat di wilayahnya,” ujarnya.

Fransiskus mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah, sebab dengan keterbatasan fiskal, pelaksanaan berbagai program pembangunan dipastikan tidak bisa berjalan maksimal.

“Dengan pemangkasan anggaran sebesar ini, tentu banyak program daerah yang sulit direalisasikan secara optimal. Syukur-syukur kalau anggaran yang ada masih cukup untuk membayar gaji pegawai dan tenaga honorer,” ungkapnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah dan mencari solusi agar pelayanan publik tetap berjalan baik di tengah keterbatasan anggaran.

“Kami bersama wakil bupati dan seluruh pihak terkait akan berusaha keras supaya fiskal daerah tetap stabil. Kondisi ini memang berat, tapi kita harus hadapi dengan strategi yang tepat agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berlanjut,” tegas Fransiskus.