Sudah Bayar Pajak, Mengapa Masih Harus Lapor?
Tulisan dari hirkutozody tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“Saya sudah bayar pajak. Kenapa masih harus lapor?”
Sebagian wajib pajak menganggap bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan hal yang sama. Ketika pajak sudah dipotong dari penghasilan atau dibayar sendiri, kewajiban lantas dianggap selesai. Padahal, pembayaran dan pelaporan pajak memiliki fungsi yang berbeda.
Secara hukum, kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) bukan sekadar formalitas. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mewajibkan setiap Wajib Pajak untuk mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SPT sendiri merupakan sarana untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek maupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban.
Ini berarti bahwa negara tidak hanya membutuhkan informasi mengenai berapa pajak yang dibayar, tetapi juga bagaimana pajak tersebut dihitung serta kondisi ekonomi wajib pajak. Di sinilah alasan mengapa pembayaran pajak tidak serta-merta menggugurkan kewajiban pelaporan.
Coretax dan Prepopulated Data Perpajakan
Coretax dikembangkan sebagai bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung proses administrasi yang lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan akuntabel. Kerangka pelaksanaannya diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026.
Salah satu perubahan yang paling terasa bagi wajib pajak adalah penggunaan fitur prepopulated data. Data tertentu dapat tersedia secara otomatis dalam SPT berdasarkan informasi yang telah diterima DJP, seperti bukti pemotongan atau pemungutan pajak, faktur pajak, data transaksi pihak ketiga, dan riwayat pelaporan. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan profil tertentu, misalnya karyawan, data penghasilan dan bukti pemotongan pajak dapat muncul secara otomatis. Wajib pajak tidak lagi memulai pelaporan dari halaman kosong.
Jika sebelumnya wajib pajak lebih banyak berperan sebagai pengisi data, kini sebagian proses bergeser menjadi pemeriksaan: memastikan data yang tersedia benar, melengkapi informasi yang belum tersedia, dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan. Ini bukan sekadar perubahan teknis aplikasi, melainkan perubahan cara kerja administrasi perpajakan.
SPT Tetap Penting
Lalu, apakah prepopulated data berarti wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT?
Tentu tidak.
Tidak seluruh informasi perpajakan dapat diperoleh DJP secara otomatis. Ada informasi yang hanya diketahui oleh wajib pajak, seperti harta, utang, penghasilan tertentu, atau perubahan kondisi yang belum tercermin dalam data pihak ketiga. Karena itu, SPT tetap diperlukan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan dan mengonfirmasi kondisi perpajakannya.
Digitalisasi Jangan Sekadar Memindahkan Beban
Digitalisasi belum tentu berarti penyederhanaan. Jika formulir yang sebelumnya diisi di atas kertas hanya dipindahkan ke layar komputer, wajib pajak tetap menanggung beban administratif yang sama. Yang berubah hanya medianya. Karena itu, keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan seharusnya tidak hanya dilihat dari apakah layanan sudah tersedia secara elektronik. Ukuran yang lebih penting adalah apakah prosesnya menjadi lebih sederhana.
Dalam hal ini, compliance cost menjadi penting. Biaya kepatuhan bukan hanya uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bantuan profesional. Waktu untuk mengumpulkan dokumen, mencari bukti potong, memahami formulir, memasukkan data, memperbaiki kesalahan, dan memastikan pelaporan berhasil juga merupakan biaya. Semakin banyak proses yang dapat dilakukan sistem secara otomatis, semakin kecil biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak.
Digitalisasi menawarkan sebuah konsep penting, yaitu integrasi data. Integrasi data hadir sebagai instrumen untuk menurunkan biaya kepatuhan. Jika pemberi kerja telah menyampaikan bukti potong, pembayaran pajak sudah tercatat, dan data transaksi tertentu telah tersedia, informasi tersebut semestinya tidak perlu dimasukkan kembali tanpa alasan yang jelas. Data seharusnya bergerak antarsistem, bukan selalu menunggu untuk dimasukkan oleh pengguna.
Kepatuhan yang Mudah
Pertanyaan “saya sudah bayar pajak, kenapa masih harus lapor?” tidak cukup dijawab dengan “karena itu kewajiban.” Jawaban tersebut benar secara hukum. Namun, administrasi perpajakan juga perlu memastikan bahwa kewajiban tersebut mudah dipenuhi.
Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh pengawasan dan sanksi. Desain administrasi juga menentukan seberapa mudah seseorang untuk patuh. Ketika wajib pajak diminta melakukan pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan sistem secara otomatis, biaya untuk menjadi patuh ikut meningkat. Sebaliknya, ketika sistem menyajikan data yang sudah tersedia dan wajib pajak cukup memeriksa serta melengkapinya, kepatuhan menjadi lebih sederhana.
Penyederhanaan administrasi juga dapat membantu negara menggunakan sumber daya secara lebih efektif. Pekerjaan administratif yang berulang dapat dikurangi, sementara sumber daya dapat diarahkan pada peningkatan kualitas data, analisis risiko, dan pengawasan terhadap ketidakpatuhan yang memang membutuhkan perhatian.
Coretax membawa administrasi perpajakan ke arah yang lebih sederhana melalui integrasi dan prepopulated data. Tantangan berikutnya adalah memastikan integrasi terus diperluas, data semakin akurat, dan evaluasi terhadap umpan balik pengguna dilakukan secara berkala.
Masa depan pelaporan SPT bukan tentang bagaimana wajib pajak mengisi semakin banyak kolom. Melainkan bagaimana sistem dapat mengisi sebanyak mungkin informasi yang sudah tersedia, sementara wajib pajak cukup memastikan bahwa informasi tersebut benar.
Jika itu dapat diwujudkan, pertanyaan “saya sudah bayar pajak, mengapa masih harus lapor?” mungkin tidak hilang sepenuhnya. Tetapi setidaknya, kewajiban tersebut tidak lagi terasa sebagai beban administratif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sistem.