Esai : Infrastruktur di Indonesia Sudah Merata?

Sumber : Pexels

Infrastruktur merupakan aspek utama dan terpenting dalam pembangunan suatu negara. Infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki bentang wilayah daratan sebesar 1.919.440 km². Dengan luas wilayah daratan yang sangat besar, tentunya pemerataan infrastruktur harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Namun, faktanya infrastruktur di Indonesia masih belum merata secara seutuhnya. Hal ini juga diakui secara langsung oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sebuah webinar (21/08/2020). Dalam pendapatnya disampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih belum merata khususnya di beberapa daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Perdebatan mengenai pemerataan infrastruktur masih terus terjadi hingga saat ini.

Sumber : Pexels

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih mengalami sentralisasi di Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2021, Indonesia memiliki 64 ruas jalan tol dengan 50 diantaranya berada di Pulau Jawa. Belum meratanya infrastruktur di Indonesia tidak hanya ditinjau dari banyak dan panjang bentang ruas jalan tol. Dilansir dari DataIndonesia.id pada tahun 2021, Indonesia memiliki panjang jalur kereta api aktif sepanjang 6.422,2 km dengan jalur aktif terpanjang berada di Pulau Jawa yaitu sepanjang 4.536,51 km. Tentunya dari beberapa fakta ini terlihat jelas bahwa pemerataan infrastruktur di Indonesia masih belum dapat terwujud secara penuh pemerintah masih harus bekerja lebih keras untuk mencapai pemerataan infrastruktur yang sepenuhnya.

Pada dasarnya belum tercapainya pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor geografis, beberapa daerah di Indonesia didominasi oleh wilayah dataran tinggi yang tentunya cukup menyulitkan untuk dilakukan pembangunan. Berdasarkan data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dari Badan Pusat Statistika, Papua merupakan wilayah tersulit secara geografis di Indonesia dengan data angka IKG tertinggi berada di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 96,02. Namun, tingginya tingkat kesulitan geografis seharusnya tidak menghalangi pemerintah untuk menaruh perhatian serius terhadap pembangunan dan pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah. Justru, tingkat kesulitan ini menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk membuka aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Sebenarnya, pemerintah bukan tanpa aksi dalam memecahkan masalah mengenai pemerataan infrastruktur ini. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Penetapan peraturan ini menjadi asa dan bukti dukungan konkrit pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang baik. Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan badan usaha akan menghasilkan berbagai dampak positif khususnya dalam bidang pendanaan dan teknologi.

Jadi, pemerataan infrastruktur masih menjadi tugas besar bagi pemerintah Indonesia. Kurangnya pembangunan infrastruktur di daerah Luar Pulau Jawa masih menjadi perhatian besar bagi masyarakat saat ini. Namun, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang merata pemerintah akan menghadapi cukup banyak tantangan terkhusus terhadap tantangan secara geografis. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan infrastruktur yang merata karena itu akan menjadi pondasi yang kuat bagi pengembangan berbagai aspek secara berkelanjutan. Dukungan masyarakat juga perlu dihadirkan untuk menciptakan sinergitas pembangunan yang baik.