HMI Pertanyakan Pengawasan Dinsos dalam Penyerahan BLT Minyak Goreng

Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Majalengka.
Konten dari Pengguna
25 April 2022 20:14
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Lembaga Pers Mahasiswa Islam HMI Cabang Majalengka tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Dalih meringankan beban masyarakat karena tingginya harga minyak goreng, pemerintah memberikan program bantuan BLT minyak goreng. Salah satunya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
Program bantuan BLT merupakan salah satu media dalam aspek pemulihan ekonomi, dengan tujuan utama masyarakat dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan hariannya semisal uang tunai, bahan pokok, dan lain - lain. Namun terjadi sebuah kecurangan yang dilakukan oleh salah satu oknum aparatur desa, di Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi.
"Masyarakat merasakan kekecewaan, kenapa?? Pada dasarnya Program bantuan BLT seharusnya sebesar 500ribu, namun pada faktanya masyarakat hanya menerima uang sebesar 100ribu rupiah dan kupon pembelian sembako sebesar 400ribu." ujar Asep Endung Purnama Sekretaris Umum HMI Cabang Majalengka.
Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa pemerintah desa memberikan nominal dalam bentuk kupon tidak uang berbentuk fisik dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memperbelanjakannya secara langsung.
ADVERTISEMENT
"Seharusnya kehadiran program BLT dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dari susahnya ekonomi, namun masih banyak terjadi korupsi dalam program pemerintah yang diperuntukan untuk membantu masyarakat." kata Agi Muhlis Bahari Ketua Umum HMI Cabang Majalengka.
Kemensos sudah mengeluarkan statement untuk sama – sama mengajak mengawasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT.
Ketua Umum HMI Cabang Majalengka, Agi Muhlis Bahari (Foto : Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum HMI Cabang Majalengka, Agi Muhlis Bahari (Foto : Istimewa)
"Jangan hanya melempar tanggung jawab penertiban kepada msyarakat karena masyarakat tidak memiliki perangkat untuk membantu penertiban, dan juga masyarakat adalah objek yang dibantu, jangan sampai masyarakat mendapatkan beban tambahan.
' tambah Agi.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020