Kemenkumham NTT Dukung Biroren Tingkatkan Nilai RB Sesuai Target Indeks RB

Doc. Humas Kemenkumham NTT

Biro Perencanaan (Biroren) Sekretariat Jenderal menggelar Rapat Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2023 secara virtual, Selasa (29/11/2022).

Kupang - Biro Perencanaan (Biroren) Sekretariat Jenderal menggelar Rapat Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2023 secara virtual, Selasa (29/11/2022). Rapat ini turut diikuti Kanwil Kemenkumham NTT yang diwakili Kabag Program dan Humas, Mariana R. Manuhutu didampingi staf Subbag HRBTI di Ruang Multifungsi.

Kabag Tata Laksana dan Tata Usaha Biroren, Sunu Tedy Maranto menyampaikan penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dilaksanakan sebagai bahan persiapan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.

Penyusunan difokuskan terkait periode waktu rencana kerja Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi.

"Penyusunan berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kemungkinan roadmap tahun 2024 akan mengalami perubahan dinamis menyesuaikan kondisi serta visi dan misi Presiden,"ucapnya.

Sunu mengharapkan komunikasi aktif dari Biro Perencanaan bersama Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam membahas pelaksanaan reformasi birokrasi dapat senantiasa ditingkatkan, agar mempercepat peningkatan nilai reformasi birokrasi sesuai dengan target indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami selalu mendukung dan memberikan pendampingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI,"pesan Sunu.

Kepala Subbagian Perencanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Erwin Nugroho juga mengharapkan Kanwil untuk melakukan pemenuhan dan pengunggahan data dukung pelaksanaan 8 area perubahan pada aplikasi E-RB sesuai periode upload serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

"Agar lebih optimal untuk memenuhi data dukung yang terdapat dalam rencana kerja, Kanwil dan UPT bisa menjadikan butir-butir kegiatan dalam rencana kerja sebagai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023,"ucapnya.

Informasi lain juga ditambahkan Erwin, bahwa Kanwil mempunyai tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi RB per triwulan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi agar mengetahui permasalahan selama pelaksanaan RB yang nantinya dapat dijadikan perbaikan pada tahun berikutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi peserta dengan Biroren untuk mendapatkan saran terkait data dukung reformasi birokrasi dan waktu pelaksanaannya agar menjadi bahan usulan dalam forum rapat bersama TPI.

***

~ Kemenkumham NTT

~ Kakanwil NTT Marciana Jone