Fotokopi E-KTP Bukti Keruwetan Birokrasi di Indonesia

Ilustrasi E-KTP. Sumber: Freepik.com

Reformasi tak hanya mengubah cara negara menjalankan demokrasi, namun juga mengubah bagaimana birokrasi yang awalnya digunakan untuk melayani urusan pemerintah kini birokrasi juga melayani keperluan masyarakat baik itu dalam pembuatan dokumen dan lain-lain. Sudah dua dekade lebih reformasi terjadi, namun masih banyak kekurangan pelayanan para birokrat baik itu pusat atau daerah, segala urusan pasti selalu membutuhkan fotokopi E-KTP, padahal kata “E” dalam E-KTP menunjukkan makna elektronik, ini berarti dalam E-KTP seharusnya ada sebuah teknologi di mana ketika kita sudah membuat E-KTP tersebut otomatis segala data baik itu NIK, KK, dan data lain menjadi satu kesatuan dan tidak lagi memerlukan fotokopi sebagai verifikasi.

Berbanding terbalik dengan Bank Swasta yang misalnya dalam penggantian kartu rusak hanya memerlukan E-KTP, karena Bank tersebut memiliki card reader yang bisa membaca chip dalam E-KTP sehingga memudahkan verifikasi data. Lalu bagaimana mungkin suatu program E-KTP dibuat bertriliun-triliun lebih namun tidak memiliki sarana penunjang seperti card reader di setiap instansi atau lembaga yang berkaitan dengan pengurusan dokumen, dan hanya mengandalkan budaya kuno seperti fotokopi yang menandakan bahwa kita masih belum bisa mengsinergikan data induk atau memiliki big data.

Mengapa hal ini bisa terjadi, usut punya usut ternyata setiap lembaga atau instansi memiliki data induknya tersendiri dan tidak terintegrasi satu sama lain, misal data antara Kemendagri dan Kemenkes tidak sinkron sehingga ketika kita mendaftar vaksin diperlukan fotokopi E-KTP, ketidaksinergian atau keruwetan birokrasi dalam mengolah data bisa berakibat fatal, banyak sekali warganet di sosial media mengeluhkan tidak bisa mendaftar vaksin karena E-KTP belum jadi, lalu ketika ingin membuat E-KTP diwajibkan vaksin. Hal ini tentu menjadi masalah serius mengingat vaksinasi massal diperlukan untuk mencegah dan mengedalikan Covid-19 dan seharusnya dipermudah prosedurnya bukan dipersulit.

Salah seorang warganet bernama Soe Tjen Marching di Twitter membagikan kisahnya, ia bercerita bahwa ART kakaknya ditolak ketika ingin vaksinasi hanya karena urusan E-KTP, lalu keburu meninggal karena tertular Covid-19. Buruknya birokrasi dalam memaksimalkan teknologi hanyalah satu dari sekian masalah yang kerap terjadi di instansi yang berurusan langsung dengan publik, masih banyak lagi masalah-masalah lain seperti KKN dan rendahnya etos kerja dari pelayan masyarakat ini.

Salah satu faktor dibalik buruknya pelayan publik oleh birokrat di sini ialah KKN yang sudah mendarah daging sedari dulu, perlu diketahui profesi PNS atau birokrat adalah profesi yang diidam-idamkan calon mertua atau bisa dibilang favorit bagi sebagian masyarakat, bagaimana tidak seorang PNS akan mendapat penghasilan tetap dan mendapat dana pensiun. Karena digemari banyak orang, seleksi PNS pun banyak peminatnya sehingga kesempatan untuk diterima menjadi kecil, dari sinilah muncul kesempatan KKN berupa suap kepada pejabat terkait agar mudah diterima menjadi PNS, modus lain bermunculan mengikuti perkembangan sistem penerimaan CPNS, mulai dari calo langsung maupun bimbel.

Mengapa KKN bisa mempengaruhi layanan publik, karena apabila mereka yang terpilih melalui faktor eksternal tadi maka bisa dipastikan mereka yang memiliki kemampuan dan kapabilitas tidak akan terpilih sehingga instansi atau lembaga terkait akan diisi oleh mereka yang menyuap atau berbuat curang untuk menjadi birokrat. Maka jangan salah apabila nanti suap menyuap ini akan berlanjut di pelayanan publik, ketika kita mengurus sesuatu maka kita akan dimintai uang sebagai jasa untuk mengurus hal tersebut, seperti membuat KTP yang apabila kita tidak memberi uang atau tidak memakai calo maka KTP tersebut tidak akan jadi dalam waktu cepat dan butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Faktor lain ialah etos kerja yang rendah dari para birokrat pada sektor pelayanan publik, sudah menjadi rahasia umum jika para birokrat di sebuah instansi yang melayani publik hanya absen datang lalu bekerja dan pulang ketika siang, dan hal inilah yang seharusnya diperbaiki. Sistem reward and punishment layaknya perusahaan swasta nampaknya diperlukan untuk menaikkan etos kerja para birokrat, mereka yang rajin dan berprestasi akan diberi reward dan bagi mereka yang malas dan tidak berkontribusi secara penuh akan diberi hukuman. Sistem ini akan membentuk iklim kerja yang kompetitif sekaligus membuat birokrat tidak berada pada zona nyaman sehingga mereka bisa mengembangkan diri mereka serta bekerja melayani publik sebaik mungkin.

Max Weber mengatakan bahwa birokrasi memiliki maksud sebagai sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional untuk mengorganisir pekerjaan banyak orang. Dari pernyataan Weber kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harus ada sistem atau kebijakan rasional agar dalam pelayanan publik yang menyangkut urusan banyak orang dapat dikerjakan dengan efisien dan mudah, namun seperti contoh Fotokopi E-KTP yang diperlukan setiap kali mengurus sesuatu maka bisa dikatakan birokrasi kita jauh dari kata efisien, bagaimana tidak seharusnya dengan perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat dan seharusnya bisa mendorong percepatan birokrasi tetapi sumber daya manusianya belum siap dan terkesan tidak mau berubah mengikuti zaman.

Ketika lembaga swasta dalam menangani konsumen sudah serba online malah instansi dan lembaga plat merah begitu-begitu saja tidak ada kemajuan dan terkesan stagnan. Sudah sepatutnya reformasi birokrasi dijalankan khususnya di sektor pelayanan publik, harus dijalankan dan bukan hanya lip service semata mengingat hal tersebut sangat vital.