Tim FE UMPO adakan pendampingan penyusunan SK Pendirian & NIB Bagi AUM

umpo media
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Konten dari Pengguna
14 Februari 2023 5:55 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari umpo media tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Tim Pengabdian FE UMPO
zoom-in-whitePerbesar
Tim Pengabdian FE UMPO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ponorogo - Tim pengabdian fakultas ekonomi universitas Muhammadiyah ponorogo (FE UMPO) Menyelenggarakan kegiatan pendampingan penyusunan SK Pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengelolaan keuangan bagi amal usaha Muhammadiyah (AUM) di Kabupaten ponorogo pada jum’at (10/02/23).
ADVERTISEMENT
Kegiatan pendampingan tersebut bertempat di aula Nyai ahmad Dahlan RSU ‘Aisyiyah Ponorogo .yang di ikuti oleh 140 kepala sekolah RA/BA/TK ‘Aisyiyah Se Ponorogo serta Ketua dan anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Ponorogo.
Ketua tim pengabdian Nurul hidayah SE., M.Ak. menjelaskan, “pengabdian ini dilatar belakangi oleh hasil pengabdian tahun 2019 banyak Lembaga yang belum berhasil, baik itu SK pendirian belum terbit maupun NIB yang belum berhasil."
sebagai narahubung antara AUM dengan PP Muhammadiyah, Tim Pengabdi dari FE UMPO berharap bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut
“Selain melakukan pendampingan dan sosialisasi kami juga melakukan pemetaan dari apa yang menjadi kendala, sehingga Harapannya setelah kami petakan berbagai permasalahan yang ada nanti bisa ditindak lanjuti secara oleh TIM PP Muhammadiyah sesuai kelompok permasalahan masing-masing.”
ADVERTISEMENT
Ketua Majelis Dikdasmen PDA Ponorogo Hj. Titik Nurlaela memberikan apresiasi atas pengabdian yang dilakukan oleh Tim FE UMPO, serta berharap bisa terus bekerjasama dalam memajukan pendidikan di ponorogo khusus nya untuk sekolah RA/BA/TK ‘Aisyiyah”
Selain kegiatan pendampingan penyusunan SK Pendirian dan NIB. dalam acara tersebut juga diberikan Sosialisasi dari KPP Pratama terkait tentang migrasi NIK ke NPWP. (Humas)