Manfaat dan Mudaratnya Artificial Intelligence Pilkada

Ginanjar Wiro Sasmito, Wakil Direktur IV Politeknik Harapan Bersama

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik. Salah satu teknologi yang mulai banyak digunakan adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan. AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lama lagi akan berlangsung di Indonesia, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas proses Pilkada. Namun disisi lain, AI juga dapat membawa beberapa risiko, tantangan, dan penyalahgunaan yang perlu diwaspadai.

Dalam hal analisis data, AI memiliki kemampuan mengolah dan menganalisis data dengan jumlah besar (Big Data) secara cepat dan akurat. Pada konteks Pilkada, AI dapat digunakan untuk memetakan pola perilaku pemilih, preferensi politik, serta segmentasi demografis. Dengan analisis data yang mendalam menggunakan AI ini, tim kampanye dapat lebih efektif dalam menyusun strategi, merancang pesan kampanye yang tepat sasaran, dan memahami isu-isu yang paling relevan bagi masyarakat.

Di era penggunaan internet yang sangat masif, kampanye politik semakin banyak memanfaatkan platform online seperti media sosial. AI mampu mengotomatiskan dan mengoptimalkan kampanye digital, seperti penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan dari calon pemilih secara otomatis, hingga iklan terprogram yang ditargetkan berdasarkan preferensi individu dan segmentasi demografis. Teknologi ini memungkinkan kampanye berjalan lebih efektif, efisien, dengan biaya yang lebih rendah dan jangkauan yang lebih luas.

Dengan memanfaatkan algoritma machine learning, AI juga dapat digunakan untuk memprediksi hasil Pilkada berdasarkan data survei, hasil pemilu sebelumnya, dan pola perilaku pemilih. Ini tentu dapat membantu memudahkan tim dari kontestan Pilkada untuk memberikan gambaran awal mengenai tren politik yang sedang berlangsung, sehingga tim kampanye bisa melakukan penyesuaian strategi.

Lazimnya proses Pemilu yang berulang kali berlangsung di Indonesia dengan masalah yang sering muncul adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks, maka AI juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi pola penyebaran informasi yang tidak valid, termasuk konten yang disebarkan secara otomatis oleh bot. Dengan menggunakan AI, tim dari kontestan Pilkada dapat mengambil tindakan lebih cepat dalam mengidentifikasi dan menangkal disinformasi yang dapat merusak citra kontestan kemudian penyelenggara Pilkada seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga dapat melakukan tindakan atau memberikan sanksi demi Pilkada yang berintegritas dan berkredibilitas.

Di balik kemampuannya yang sangat andal, AI juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak etis, seperti manipulasi opini publik. AI dapat digunakan untuk membuat kampanye disinformasi yang disesuaikan secara khusus berdasarkan profil psikologis individu, sehingga calon pemilih bisa dipengaruhi tanpa mereka sadari. Hal ini tentunya dapat berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat dan menurunkan kualitas demokrasi. Disamping itu, salah satu risiko besar dalam penggunaan AI di dunia politik adalah teknologi deepfake. Dengan deepfake maka gambar, video, atau suara seseorang dapat direkayasa sehingga terlihat dan terdengar seperti aslinya. Dalam konteks Pilkada, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan konten palsu yang merugikan kandidat tertentu atau memanipulasi opini publik.

Kualitas AI dalam menghasilkan prediksi maupun rekomendasi sangat bergantung pada data. Jika data yang digunakan tidak akurat atau bias, maka hasil analisis atau prediksi dan rekomendasi juga akan bias dan menyesatkan. Misalnya, data yang tidak mencerminkan semua kelompok masyarakat secara proporsional dapat menyebabkan keputusan kampanye yang salah atau bahkan mengabaikan kelompok minoritas yang penting dalam Pilkada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh AI adalah data yang tidak bias, konsisten, timeliness, uniqueness, dan completeness. Penggunaan AI dalam menganalisis data pemilih juga membawa risiko pelanggaran privasi. Data pemilih, seperti riwayat pemungutan suara, afiliasi politik, atau perilaku online, dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan mudah tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini tentu dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan data, dimana informasi pribadi ini dapat digunakan untuk kepentingan kampanye yang melanggar privasi individu. Privasi dan keamanan data menjadi isu penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan AI di Pilkada.

AI memang memiliki potensi besar untuk merevolusi proses Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia, mulai dari optimalisasi kampanye hingga analisis data pemilih. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, seperti manipulasi opini publik dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkada – baik pemerintah, penyelenggara pemilu, tim kampanye, maupun masyarakat – untuk memahami manfaat dan mudarat AI. Dengan regulasi yang tepat, pendidikan bagi calon pemilih yang baik, serta pelaksanaan audit AI untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, maka AI dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat demokrasi dan menjaga integritas Pilkada di masa depan.